Anggota DPRK Mimika dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mathius Uwe Yanengga. (FOTO: IST/TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mathius Uwe Yanengga, mendorong pemerintah daerah memperkuat perlindungan dan pemberdayaan usaha lokal, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).
Salah satu upaya yang dinilai perlu dipertimbangkan adalah pembentukan koperasi pedagang lokal.
Mathius mengatakan, kebijakan perlindungan usaha lokal perlu diterapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kesiapan pelaku usaha.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga diperlukan agar masyarakat lokal mampu memenuhi kebutuhan konsumen dan bersaing dalam aktivitas perdagangan.
Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai di Gedung DPRK Mimika, Senin (2/11/2026).
Menurut Mathius, regulasi mengenai keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi lokal sudah cukup jelas.
Namun, penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan, terutama terkait keseimbangan antara tingginya permintaan konsumen dan ketersediaan pedagang lokal.
Ia mencontohkan perdagangan pinang yang memiliki permintaan cukup tinggi di tengah masyarakat.
Sementara itu, jumlah pedagang lokal yang mampu memenuhi kebutuhan pasar dinilai masih terbatas.
Kondisi tersebut, kata Mathius, membuka peluang bagi pelaku usaha dari luar OAP untuk ikut mengambil bagian dalam aktivitas perdagangan.
“Kalau kita berbicara permintaan pasar, konsumsi pinang saat ini lebih banyak, sementara penjualnya masih sedikit. Ini yang menyebabkan ketidakseimbangan. Mau tidak mau, pelaku usaha lain melihat kondisi tersebut sebagai peluang untuk menjual dagangannya,” jelas Mathius.
Karena itu, ia menilai pemerintah tidak dapat serta-merta membatasi atau melarang pedagang non-OAP tanpa terlebih dahulu menyiapkan masyarakat lokal agar memiliki kemampuan dan kesiapan dalam menjalankan usaha.
Perlindungan terhadap pelaku usaha lokal, lanjutnya, harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan barang dagangan, serta kemampuan memenuhi kebutuhan konsumen.
Mathius mengakui persoalan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, masyarakat lokal perlu memperoleh kesempatan dan perlindungan untuk mengembangkan usaha.
Di sisi lain, kebutuhan pasar juga harus tetap terpenuhi.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah menyusun kebijakan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan usaha lokal, tetapi juga memperhatikan kondisi pasar dan kesiapan pelaku usaha.
Pembentukan koperasi pedagang lokal diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat usaha masyarakat OAP, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta menciptakan kesempatan usaha yang lebih seimbang di Kabupaten Mimika. (*)
Tinggalkan Balasan