FOTO BERSAMA — Peserta dan narasumber berfoto bersama dalam kegiatan sosialisasi Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) dan akreditasi perpustakaan di Hotel Horison Ultima Timika, Kamis (8/10/2026). (FOTO: IST/TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id — Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) dan akreditasi didorong menjadi fondasi penguatan tata kelola perpustakaan sekaligus peningkatan literasi masyarakat di Kabupaten Mimika.
Hal tersebut menjadi fokus sosialisasi yang digelar Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Hotel Horison Ultima Timika, Kamis (8/10/2026).
Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai pengelola perpustakaan, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, kampung, perpustakaan khusus, rumah ibadah hingga taman baca masyarakat (TBM).
Kegiatan menghadirkan dua narasumber dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, masing-masing dari Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus serta Direktorat Standardisasi dan Akreditasi.
Panitia kegiatan, Fransisca Elmas, SE, mengatakan sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman kepada pengelola perpustakaan mengenai pentingnya NPP dan akreditasi, termasuk mekanisme pendaftarannya.
Menurutnya, NPP merupakan identitas resmi perpustakaan, sedangkan akreditasi menjadi bagian dari penjaminan mutu agar pengelolaan perpustakaan memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.
“Tujuan lainnya adalah memperkuat tata kelola data perpustakaan di daerah agar sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan guna mendongkrak capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten Mimika,” kata Fransisca.
Sosialisasi tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Akreditasi Perpustakaan, serta regulasi Perpustakaan Nasional RI Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Petrus Pali Ambaa, ST., MT, saat membacakan sambutan Bupati Mimika Johannes Rettob, mengatakan pengelola perpustakaan memiliki peran penting dalam membangun budaya literasi masyarakat.
“Saya sangat menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengelola perpustakaan yang merupakan garda terdepan literasi untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat guna peningkatan literasi di Kabupaten Mimika,” demikian sambutan Bupati yang dibacakan Petrus.
Menurut Bupati, perpustakaan di sekolah, perguruan tinggi, kampung, rumah ibadah maupun lingkungan masyarakat memiliki peran strategis sebagai pusat literasi, ruang belajar sepanjang hayat, ruang publik yang inklusif, serta bagian dari pembentukan karakter dan pembangunan sumber daya manusia.
Karena itu, tata kelola perpustakaan perlu memenuhi standar agar pelayanan berjalan optimal dan mampu mengikuti perkembangan zaman.
Bupati menegaskan, NPP dan akreditasi bukan sekadar urusan administratif. NPP menjadi identitas resmi agar perpustakaan terdaftar secara nasional, sedangkan akreditasi menjadi tolok ukur mutu layanan, koleksi, sarana dan prasarana, serta tenaga pengelola.
Ia mengajak seluruh pengelola perpustakaan, khususnya lembaga pendidikan, kepala kampung, pengurus rumah ibadah dan pegiat TBM, untuk serius mengikuti sosialisasi dan membenahi tata kelola perpustakaan masing-masing.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik balik untuk membenahi tata kelola perpustakaan kita masing-masing,” katanya.
Menurutnya, semakin banyak perpustakaan di Mimika yang memiliki NPP dan terakreditasi, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.
“Pemerintah Daerah akan terus mendukung penguatan ekosistem literasi di Kabupaten Mimika. Namun, upaya ini tentu memerlukan sinergi dan kolaborasi kita bersama,” ujarnya.
Bupati berharap perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan buku, tetapi berkembang menjadi ruang bersama yang hidup, ramah anak, inklusif, serta mampu memberikan nilai tambah dan pengetahuan bagi masyarakat. (*)
Tinggalkan Balasan