Wakil Ketua III DPRK Mimika, Ester Tsenawatme (FOTO:MEGA IRIANTI/TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id — Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi siswa, kini justru menuai sorotan di Kabupaten Mimika.
Distribusinya dinilai belum merata dan berpotensi menciptakan ketimpangan baru antara sekolah di perkotaan dan wilayah pedalaman.
Wakil Ketua III DPRK Mimika, Ester Tsenawatme, secara tegas mengkritik pelaksanaan program tersebut yang dinilai belum berpijak pada asas keadilan.
“Kalau ini program pemerintah untuk semua, maka tidak boleh hanya dinikmati sekolah di kota. Sekolah di pesisir dan pedalaman juga punya hak yang sama,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Menurut Ester, pola distribusi MBG saat ini menunjukkan adanya kesenjangan akses yang nyata.
Sekolah-sekolah di wilayah terpencil justru kembali menjadi pihak yang tertinggal, padahal mereka merupakan kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.
Ia menilai kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan lemahnya perencanaan dan pemetaan kebutuhan dalam implementasi program.
“Jangan sampai program ini hanya bagus di atas kertas, tetapi tidak menjawab kebutuhan riil di lapangan. Yang paling membutuhkan justru belum tersentuh,” tegasnya.
Lebih jauh, Ester mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema distribusi MBG, termasuk transparansi data penerima manfaat, kesiapan infrastruktur, serta efektivitas peran SPPG sebagai pelaksana teknis.
Ia juga menekankan bahwa pendekatan seragam tidak bisa diterapkan di Mimika yang memiliki tantangan geografis kompleks.
Karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif yang berpihak pada wilayah pedalaman.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah skema kolaboratif berbasis lokal, dengan memadukan suplai bahan makanan dari kota dan pemanfaatan sumber pangan lokal di kampung.
“Kalau distribusi dari kota terkendala, maka harus ada strategi alternatif. Libatkan potensi lokal agar program ini tetap berjalan dan tepat sasaran,” jelasnya.
Selain soal distribusi, Ester juga menyoroti dampak sosial dari ketimpangan tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa di wilayah pesisir, masih banyak siswa yang tidak masuk sekolah karena keterbatasan makanan, terutama saat orang tua melaut.
Dalam konteks itu, MBG seharusnya menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kehadiran dan kualitas belajar siswa, bukan sekadar program seremonial.
“Kalau MBG benar-benar hadir di semua wilayah, ini bisa jadi solusi nyata. Tapi kalau tidak merata, justru memperlebar ketimpangan,” katanya.
DPRK Mimika pun meminta pemerintah tidak hanya fokus pada pencapaian target program, tetapi juga memastikan prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan benar-benar menjadi dasar pelaksanaan di lapangan.
“Ini bukan sekadar bagi-bagi makanan. Ini soal keadilan akses bagi anak-anak Mimika, dari kota sampai ke kampung,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan