RESMIKAN – Staf Ahli Bupati Mimika Fransiskus Bokeyau bersama Kepala Kantor BGN Wilayah Kerja Papua Djimmy Yomaiwi Douw dan perwakilan Kodim 1710 Mimika, menggunting pita menandai peresmian SPPG Mimika Wania Mawokauw Jaya 2, Jumat (2/10/2026). (FOTO:ISTIMEWA)
MIMIKA, timikaexpress.id — Badan Gizi Nasional (BGN) meresmikan dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Jumat (2/10/2026).
Kedua SPPG tersebut yakni SPPG Mimika Wania Mawokauw Jaya 2 di Distrik Wania dan SPPG Perintis Mimika Baru 002 di Distrik Mimika Baru.
Peresmian dilakukan secara serentak melalui peluncuran BGN untuk 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota yang masuk wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) serta memiliki prevalensi stunting tinggi.
Peluncuran nasional dipusatkan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Di Mimika, peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Kemasyarakatan dan SDM Fransiskus Bokeyau, Kepala Kantor BGN Wilayah Kerja Papua Djimmy Yomaiwi Douw, serta perwakilan Kodim 1710 Mimika Kapten Heru.
Turut hadir Kepala Distrik Mimika Baru Merlyn Temorubun dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Mimika Johana Beladina Arwam.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan hingga saat ini terdapat 27.022 dapur SPPG yang telah beroperasi di seluruh Indonesia.
Pada peluncuran tersebut, sekitar 480 SPPG baru di 16 provinsi mulai dioperasikan.
Menurut Sudaryono, pembukaan SPPG akan terus dilakukan secara bertahap, terutama di wilayah yang membutuhkan intervensi pemenuhan gizi dan memiliki persoalan stunting.
“Setiap minggu BGN akan terus membuka dapur sesuai sistem yang ada, selama seluruh persyaratan telah dipenuhi,” ujarnya.
Ia menegaskan pembukaan SPPG tidak dilakukan melalui perantara atau pihak yang meminta bayaran.
Masyarakat diminta melaporkan pihak yang mengatasnamakan BGN dan meminta uang untuk proses pembukaan dapur.
Sudaryono juga menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP), termasuk kebersihan dan pengawasan di setiap dapur SPPG.
Ia meminta kepala daerah turut melakukan pengawasan terhadap operasional dapur, termasuk memastikan proses pengolahan makanan berjalan sesuai ketentuan.
“Kami tidak ingin buka dapur asal-asalan, karena kami tidak mau ada persoalan yang baru. Tidak semua orang dapat masuk dapur. Harus mengikuti syarat agar tidak menyebarkan kuman,” katanya.
Sudaryono menyebut BGN saat ini menyalurkan sekitar 57 juta porsi makanan setiap hari.
Karena itu, pengawasan dan tata kelola menjadi bagian penting untuk memastikan makanan yang diberikan memenuhi kebutuhan gizi bagi penerima manfaat.
Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono juga menjelaskan perubahan mekanisme insentif bagi dapur SPPG.
Jika sebelumnya insentif diberikan dengan besaran yang sama, kini pembayaran disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
Ia menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi harus mengutamakan kualitas makanan dan pemenuhan kebutuhan gizi anak.
“Yang penting anak jangan hidup susah, kurang gizi, sekolah baik,” ujarnya.
BGN juga mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program MBG.
Karena itu, penguatan tata kelola dan sistem pengawasan terus dilakukan.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah penerapan sistem penyajian makanan secara prasmanan di kelas secara bertahap.
Menurut Sudaryono, pola tersebut diharapkan dapat menjaga makanan tetap hangat sekaligus mengurangi risiko makanan basi dan persoalan keamanan pangan.
Dengan beroperasinya dua SPPG di Mimika, layanan pemenuhan gizi melalui program MBG diharapkan semakin menjangkau masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi. (*)
Tinggalkan Balasan