Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Elieser Yogi. (FOTO:HUMAS PEMPROV PAPUA TENGAH)
NABIRE, timikaexpress.id — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah menyusun rekomendasi kebijakan pengembangan wilayah sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan di delapan kabupaten pada 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
Upaya tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026.
Kegiatan berlangsung selama empat hari, 20–23 Oktober 2026, di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire.
Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Elieser Yogi, mengatakan kebijakan pembangunan perlu disusun berdasarkan data dan fakta di lapangan agar program pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.
“Ini tentunya kita mau memastikan bahwa setiap program kegiatan ataupun kebijakan yang kita laksanakan di Provinsi Papua Tengah, khususnya di delapan kabupaten, harus berdasarkan bukti atau fakta di lapangan,” kata Elieser di Nabire.
Menurut dia, pemetaan kondisi pembangunan mencakup sejumlah sektor strategis, antara lain pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan, ekonomi, infrastruktur, politik dan keamanan, serta sosial kemasyarakatan.
Pemetaan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan penanganan segera, memperkuat program yang telah berjalan, serta mengevaluasi kebijakan yang dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam penyusunan rekomendasi kebijakan itu, Bapperida melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat provinsi dan kabupaten, unsur TNI dan Polri, mitra pembangunan, dunia usaha, akademisi, hingga insan pers.
Sebanyak 17 peneliti dan tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu juga dilibatkan untuk mendampingi diskusi, menghimpun informasi, dan mengolah data yang disampaikan para peserta.
Elieser berharap keterlibatan berbagai pihak tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan sesuai dengan kondisi serta tantangan pembangunan di masing-masing kabupaten.
“Harapan kami, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD benar-benar tepat sasaran dan menjawab permasalahan di lapangan,” ujarnya.
Hasil FGD akan menjadi bahan penyusunan policy brief atau naskah rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam merancang program pembangunan.
Kajian tersebut juga diharapkan membantu pemerintah provinsi menentukan skala prioritas pembangunan untuk dua hingga tiga tahun ke depan.
Dengan perencanaan berbasis bukti, pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan dapat mengarahkan penggunaan anggaran secara lebih efektif dan efisien, sekaligus memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di delapan kabupaten.
Tinggalkan Balasan