Area tambang PT Freeport Indonesia (FOTO: DOK/TIMEX)
JAKARTA, TIMIKAEXPRESS.id – Ekonom kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai rencana pemerintah menambah 12 persen saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi momentum penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus mendorong pembangunan manusia di tanah Papua.
Menurut Achmad, penambahan saham tersebut bukan hanya soal peningkatan kepemilikan negara, tetapi juga perlu dipandang sebagai langkah strategis untuk memperbesar manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
“Penambahan saham ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi simbol meningkatnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Dengan kepemilikan 63 persen, pemerintah akan memiliki kendali lebih besar terhadap arah bisnis dan distribusi keuntungan bagi rakyat,” ujarnya di Jakarta, Senin (13/10).
Ia menjelaskan, manfaat ekonomi paling nyata dari kebijakan ini adalah peningkatan porsi dividen dan pajak yang diterima pemerintah, sehingga memperkuat ruang fiskal untuk pembangunan, terutama di Papua.
“Penerimaan negara akan bertambah, dan di saat yang sama posisi strategis Indonesia memungkinkan penguatan kebijakan transfer teknologi tambang bawah tanah,” jelas Achmad.
Selain aspek ekonomi, Achmad menilai divestasi juga membuka peluang percepatan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di kawasan timur Indonesia.
“Komitmen Freeport membangun dua universitas dan dua rumah sakit di Papua, jika dijalankan secara berkelanjutan, akan menjadi investasi jangka panjang di bidang pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Kunci Implementasi
Achmad menekankan pentingnya disiplin pemerintah dalam memastikan manfaat divestasi benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menyebut ada tiga syarat utama agar kebijakan ini memberikan dampak nyata.
“Pertama, tata kelola divestasi harus transparan dan akuntabel. Kedua, program transfer teknologi dan peningkatan SDM lokal harus dijalankan serius. Ketiga, pemerintah daerah Papua harus dilibatkan penuh agar manfaat ekonomi langsung terserap masyarakat,” kata Achmad.
Jika tiga prasyarat tersebut dijalankan secara konsisten, lanjutnya, tambahan 12 persen saham dapat menghasilkan nilai manfaat sosial dan ekonomi hingga 120 persen dari nilai finansialnya.
“Kita tidak hanya memperkuat posisi negara sebagai pemegang saham, tetapi juga menambang masa depan melalui pendidikan, teknologi, dan kesejahteraan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa rencana penambahan saham PTFI telah mencapai tahap paraf kesepakatan.
Dengan tambahan itu, kepemilikan Pemerintah Indonesia di PTFI akan meningkat dari 51 persen menjadi 63 persen.
“Rancangannya akan ke sana hingga 2061, karena memang undang-undang kita mengatur pengelolaan tambang berbasis smelter berjalan sampai cadangan selesai,” ujar Bahlil di Jakarta, Jumat (10/10).
Sementara itu, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani memastikan negosiasi dengan Freeport-McMoRan Inc. telah mencapai kesepakatan prinsip (principal agreement).
“Semua kesepakatannya sudah kita amankan. Sekarang tinggal melihat draf detailnya saja,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah menginginkan tambahan saham tersebut diperoleh secara free of charge sebagai bagian dari komitmen strategis jangka panjang.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap divestasi saham Freeport tidak hanya memperkuat pendapatan negara, tetapi juga memperdalam transfer teknologi, membuka lapangan kerja baru, dan mempercepat pemerataan pembangunan di Papua. (ant)
Tinggalkan Balasan