BIMTEK KOMUNIKASI PUBLIK – Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika Herry Onawame, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Yan Slamet Purba, narasumber, serta perwakilan OPD, foto bersama seusai pembukaan Bimbingan Teknis Komunikasi Publik dan Public Speaking di Ballroom Hotel Horison Ultima Timika, Kamis (5/11/2026). (FOTO: YUDIT/TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id – Pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika dituntut mampu mengomunikasikan program dan kebijakan pembangunan secara jelas kepada masyarakat.
Pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program, tetapi juga harus memastikan masyarakat memahami tujuan, proses, serta manfaat pembangunan yang dilaksanakan.
Tuntutan tersebut disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Herry Onawame, saat membuka Bimbingan Teknis Komunikasi Publik dan Public Speaking bagi pimpinan OPD, di Ballroom Hotel Horison Ultima Timika, Kamis (5/11/2026).
Herry mengatakan, pimpinan OPD dan aparatur sipil negara (ASN) memiliki tanggung jawab tidak hanya melaksanakan pembangunan, tetapi juga menjelaskan kepada masyarakat apa yang sedang dikerjakan pemerintah, alasan kebijakan diambil, serta manfaat yang dapat dirasakan.
“Di tengah arus informasi yang semakin cepat, pernyataan pejabat dapat dengan mudah direkam, dibagikan, dan ditanggapi masyarakat luas. Karena itu, kita perlu berbicara berdasarkan data dan memahami persoalan sebelum memberikan penjelasan,” ujar Herry.
Menurut dia, komunikasi pemerintah harus dilakukan secara jujur, terarah, dan mudah dipahami.
Setiap informasi yang disampaikan juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama berkaitan dengan pelayanan publik dan program pembangunan.
Ia menambahkan, keberagaman masyarakat Mimika menuntut setiap ASN memiliki kepekaan budaya dalam berkomunikasi.
Semangat Bhinneka Tunggal Ika harus tercermin dalam cara aparatur menyapa, mendengarkan, melayani, serta membangun kepercayaan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan komunikasi kita adalah ketika masyarakat memahami pesan yang disampaikan dan mengetahui apa yang perlu dilakukan,” katanya.
Herry berharap, setelah mengikuti kegiatan tersebut, terdapat perubahan nyata dalam pola komunikasi di lingkungan pemerintah daerah.
Hal itu dapat terlihat melalui rapat yang lebih terarah, penjelasan pelayanan yang lebih mudah dipahami, serta respons terhadap persoalan masyarakat yang lebih jelas dan solutif.
Sementara itu, berdasarkan laporan panitia Spedy Paerang, kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Mimika ini bertujuan memperkuat keterbukaan informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui program OPD Branding.
Bimbingan teknis yang berlangsung selama dua hari, 5-6 November 2026, diikuti 140 peserta.
Mereka terdiri atas pengelola media sosial dan komunikasi publik OPD, penanggung jawab komunikasi perangkat daerah, serta pengelola dan koordinator program OPD Branding.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Narasumber dari Bappenas membawakan materi komunikasi pembangunan, termasuk strategi menjelaskan kebijakan, program, dan manfaat pembangunan kepada masyarakat.
Sementara itu, narasumber Komdigi menyampaikan materi strategi komunikasi publik digital, pengelolaan kanal resmi OPD, serta tata kelola komunikasi pemerintah daerah.
Melalui bimbingan teknis ini, peserta diharapkan mampu menyampaikan informasi pembangunan secara sederhana, akurat, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Penguatan kapasitas tersebut juga diharapkan mendorong komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, terintegrasi, dan responsif.
Pembiayaan kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten Mimika melalui Dinas Kominfo Tahun Anggaran 2026. (*)
Tinggalkan Balasan