LAUNCHING – Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Yohana Paliling bersama Kepala Diskominfo Yan Slamet Purba, Kapolres Mimika AKBP Alfredo Agustinus Rumbiak, jajaran OPD dan narasumber saat peluncuran aplikasi Mimika Integrasi Satu Data (MAITUA) di Hotel Grand Tembaga, Selasa (3/11/2026). (FOTO: YUDIT/TIMEX)

MIMIKA, timikaexpress.id – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) resmi meluncurkan aplikasi Mimika Integrasi Satu Data (MAITUA) untuk memperkuat integrasi data antarorganisasi perangkat daerah (OPD) sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan.

Peluncuran aplikasi tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi dan Kolaborasi Forum Satu Data Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 di Ballroom Hotel Grand Tembaga, Selasa (3/11/2026).

Kegiatan dibuka Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Yohana Paliling, mewakili Bupati Mimika. Turut hadir Kapolres Mimika AKBP Alredo Agustinus Rumbiak, Kepala Diskominfo Yan Slamet Purba, perwakilan BPS Kabupaten Mimika, pimpinan OPD, narasumber dari PT Global Intermedia Nusantara dan Bappeda Mimika, serta para pengelola data.

Ketua Panitia, Spedy Paereng, dalam laporannya menjelaskan, MAITUA merupakan sistem informasi strategis untuk mendukung integrasi, pengelolaan, penyajian, dan pemanfaatan data antarperangkat daerah.

“Aplikasi MAITUA diharapkan menjadi sarana integrasi data antarperangkat daerah, mengurangi perbedaan data, meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi, serta menyediakan data berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan,” jelasnya.

Sementara itu, Yohana Paliling dalam sambutannya menegaskan, kebijakan pembangunan di era transformasi digital harus didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses sesuai ketentuan.

“Data yang kita hasilkan bukan hanya sekadar kumpulan angka, tetapi harus benar-benar menjadi dasar menentukan prioritas pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, mengevaluasi kinerja pemerintah, dan menjawab kebutuhan masyarakat Mimika,” ujarnya.

Menurut Yohana, keberhasilan penerapan Satu Data tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi, tetapi juga komitmen seluruh OPD dalam mengelola, memperbarui, dan menjaga kualitas data secara konsisten.

Ia mengingatkan agar tidak lagi terjadi perbedaan data antarperangkat daerah yang dapat menghambat proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Untuk itu, Diskominfo diminta terus melakukan koordinasi dan pendampingan teknis, sementara BPS Kabupaten Mimika menjalankan peran sebagai pembina statistik sektoral.

Yohana berharap, melalui Forum Satu Data, seluruh OPD dapat menyamakan standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi, dan data induk sehingga informasi yang dihasilkan lebih terintegrasi dan dapat dimanfaatkan bersama.

“Mari kita tinggalkan pola kerja yang terpisah-pisah dan bergerak menuju sistem pemerintahan yang terintegrasi, saling mendukung, dan berorientasi pada hasil,” tegasnya.

Peluncuran MAITUA diharapkan menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis data, sekaligus mendukung perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Mimika. (*)

Penulis: Yudit Sanggu
Editor: Maurits SDP