SOSIALISASI ADMINDUK – Kepala Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kampung Papua Tengah, Albertus Iyai, membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah saat membuka sosialisasi penguatan kapasitas pengelolaan administrasi kependudukan bagi aparat Kampung Waroki dan Kampung Gerbang Sadu di Aula Kali Senen, Distrik Nabire Barat. (Foto:Humas Pemprov Papua Tengah)
NABIRE, timikaexpress.id – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan bahwa administrasi kependudukan (Adminduk) merupakan fondasi utama pelayanan publik sekaligus perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Karena itu, kapasitas aparat kampung dalam pengelolaan data kependudukan terus diperkuat melalui kegiatan sosialisasi yang digelar di Aula Kali Senen, Distrik Nabire Barat, Selasa (14/7/2026).
Sosialisasi tersebut diikuti aparat Kampung Waroki dan Kampung Gerbang Sadu. Kegiatan diselenggarakan oleh Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kampung Provinsi Papua Tengah sebagai upaya meningkatkan tertib administrasi hingga ke tingkat kampung.
Membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, Kepala Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kampung Papua Tengah, Albertus Iyai, menegaskan bahwa setiap warga negara harus memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.
“Administrasi kependudukan yang lengkap adalah napas kesejahteraan hidup. Seluruh layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, perbankan hingga ketenagakerjaan, membutuhkan dokumen kependudukan yang lengkap,” ujar Albertus.
Menurutnya, dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian hingga akta kematian bukan sekadar persyaratan administrasi, tetapi merupakan identitas hukum yang menjamin setiap warga memperoleh hak-haknya sebagai warga negara.
Gubernur juga menekankan bahwa data kependudukan yang akurat menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan, merencanakan pembangunan, mengalokasikan anggaran, hingga menyalurkan berbagai program bantuan secara tepat sasaran.
“Data yang valid akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, efektif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah,” katanya.
Selain mendorong masyarakat melengkapi dokumen kependudukan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga memperkuat kapasitas aparatur kampung sebagai ujung tombak pelayanan administrasi.
Albertus berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan serius dan menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penyelenggaraan pemerintahan di kampung masing-masing.
“Administrasi kependudukan merupakan pondasi penting dalam pelayanan publik dan perencanaan pembangunan. Karena itu harus dikelola secara tertib, akurat, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai pentingnya data kependudukan bagi masyarakat dan pemerintah kampung yang disampaikan Sekretaris Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua Tengah, Yermias Mote.
Sementara materi mengenai tata cara penerbitan berbagai dokumen kependudukan disampaikan Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Disdukcapil Kabupaten Nabire, Christian Paul Raymond.
Ketua panitia, Roni Abidondifu, mengatakan dokumen kependudukan merupakan pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan negara.
“Bagi masyarakat, dokumen kependudukan adalah kunci memperoleh hak-haknya. Sedangkan bagi pemerintah kampung, data yang akurat menjadi dasar menyusun program pembangunan, menetapkan kebijakan, hingga menyalurkan bantuan secara tepat sasaran,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap kualitas pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kampung semakin baik, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melengkapi seluruh dokumen kependudukan sebagai bagian dari pembangunan Papua Tengah yang lebih maju dan sejahtera. (*)
Tinggalkan Balasan