VERIFIKASI – MRP Papua Tengah melakukan verifikasi faktual dokumen Surat Keterangan Orang Asli Papua bagi peserta seleksi calon praja IPDN 2026 di Jayapura. (FOTO:HUMAS PEMPROV PAPUA TENGAH)
JAYAPURA, timikaexpress.id – Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRPPT) melakukan verifikasi faktual dokumen Surat Keterangan Orang Asli Papua (OAP) terhadap 120 peserta seleksi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2026.
Dari jumlah tersebut, 102 peserta memenuhi kriteria OAP, sedangkan 18 lainnya dinyatakan non-OAP berdasarkan hasil verifikasi.
Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan kuota penerimaan IPDN bagi Provinsi Papua Tengah dan delapan kabupaten di wilayah tersebut tepat sasaran.
Kegiatan dipimpin Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Adat MRP Papua Tengah, Yulius Wandagau, SE, di lantai III Gedung Laboratorium Terpadu Eksakta II Universitas Cenderawasih, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Kamis (8/10/2026).
“Kami hadir untuk memastikan bahwa kuota yang tersedia benar-benar diperuntukkan bagi anak-anak asli Papua. Kami juga memastikan surat keterangan OAP yang digunakan peserta benar-benar dikeluarkan oleh MRP Papua Tengah,” kata Yulius di Abepura, Jumat (9/10/2026).
Ia menjelaskan, proses verifikasi berpedoman pada Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Tengah Nomor 14 Tahun 2026, yang menjadi landasan hukum terkait pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum atas hak-hak OAP di provinsi tersebut.
Menurut Yulius, ketentuan dalam Perdasus mengatur kriteria OAP berdasarkan asal-usul orang tua.
Untuk mempermudah proses administrasi, MRP Papua Tengah juga menyediakan layanan pengurusan Surat Keterangan OAP secara digital melalui aplikasi SIMPEL-MRP.
Layanan tersebut dilengkapi barcode atau kode QR untuk membantu memverifikasi keabsahan dokumen.
Yulius turut menyoroti tingginya minat generasi muda Papua Tengah mengikuti seleksi IPDN, sementara kuota penerimaan masih terbatas.
Karena itu, ia meminta gubernur dan para bupati di Papua Tengah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperjuangkan penambahan kuota pada tahun mendatang.
Ia juga mendorong pemerintah daerah menjalin komunikasi dengan kementerian lain yang memiliki sekolah kedinasan agar semakin banyak putra-putri Papua Tengah memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan.
“Kepada IPDN selaku panitia seleksi, kami berharap jadwal seleksi tahun depan bisa dimajukan ke Juni atau Juli. Dengan begitu, peserta yang tidak lolos masih memiliki kesempatan mengikuti seleksi di perguruan tinggi lain,” ujarnya.
Selain persoalan kuota dan jadwal, Yulius meminta proses seleksi berlangsung adil, termasuk bagi peserta dari keluarga kurang mampu dan anak yatim piatu.
Ia berharap seluruh peserta mendapat kesempatan berdasarkan kemampuan dan hasil seleksi, tanpa intervensi pihak tertentu.
“Jangan hanya anak-anak pejabat saja yang lolos dari tahun ke tahun, sementara anak-anak dari keluarga tidak mampu yang nilainya tinggi tidak lolos karena ada intervensi,” tegasnya.
Kuota Bertambah
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, S.IP., MM, mengapresiasi langkah MRP Papua Tengah yang melakukan verifikasi dokumen OAP bagi calon praja IPDN tahun 2026.
Denci mengatakan, sistem verifikasi yang dikembangkan MRP membantu mempermudah pemeriksaan dokumen peserta.
Ia berharap panitia seleksi turut memperhatikan keterwakilan putra-putri OAP dari suku-suku asli di setiap kabupaten.
“Kami dari BKPSDM juga mengapresiasi sistem yang sudah dibangun MRP Papua Tengah untuk mempermudah proses verifikasi. Dalam proses ini, kami berharap panitia seleksi IPDN sedapat mungkin mengutamakan kuota bagi anak-anak OAP dari suku asli yang ada di setiap kabupaten,” kata Denci.
Ia menegaskan, BKPSDM Papua Tengah siap mengawal proses seleksi untuk mendapatkan calon praja yang berkualitas.
Tim BKPSDM telah berada di Jayapura sejak pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada September 2026 dan akan mendampingi tahapan selanjutnya hingga pengantaran peserta ke kampus IPDN di Jatinangor pada November mendatang.
Denci juga menyampaikan bahwa kuota penerimaan IPDN untuk Papua Tengah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Kuota setiap kabupaten bertambah dari dua menjadi tiga orang, sedangkan kuota provinsi meningkat dari enam menjadi 14 orang.
“Jadi tahun ini seluruh Papua Tengah mendapat kuota 38 orang,” ujar mantan Penjabat Bupati Paniai tersebut.
Berdasarkan data panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN 2026, sebanyak 228 peserta asal Provinsi Papua Tengah mengikuti SKD pada 22–29 September 2026.
Dari jumlah tersebut, 106 peserta dinyatakan lolos ke tahap Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI), yang berlangsung pada 9–10 Oktober 2026.
Panitia dijadwalkan mengumumkan hasil verifikasi faktual dokumen persyaratan administrasi tahap I dan hasil TKBI secara bersamaan pada 15 Oktober 2026.
Peserta yang dinyatakan lolos akan melanjutkan ke tahapan Seleksi Kesehatan Tahap I pada 17 Oktober 2026. (*)
Tinggalkan Balasan