Ketua Fraksi Golkar DPRK Mimika, H. Iwan Anwar, SH., MH (FOTO:HARRY/TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRK Mimika, H. Iwan Anwar, SH., MH., menyayangkan lambannya respons Pemerintah Provinsi Papua Tengah terhadap permohonan rekomendasi persetujuan kenaikan bantuan keuangan partai politik (Banparpol) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026.
Iwan menilai, keterlambatan tersebut berpotensi merugikan partai politik.
Pasalnya, anggaran bantuan keuangan telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya telah melalui proses konsultasi dan harmonisasi dengan pemerintah provinsi.
Hal itu disampaikan Iwan menanggapi surat Gubernur Papua Tengah tertanggal 19 Oktober 2026 Nomor 200.71/1581/SET/2026 perihal usulan kenaikan bantuan keuangan partai politik yang ditujukan kepada Bupati Mimika.
Menurut Iwan, rekomendasi gubernur seharusnya tidak menjadi hambatan dalam proses realisasi bantuan tersebut.
Sebab, terdapat sejumlah pertimbangan yang mendasari kemampuan dan kebutuhan daerah dalam mendukung pembiayaan partai politik.
Pertama, dari sisi kemampuan keuangan daerah, Kabupaten Mimika dinilai mampu mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan dan operasional partai politik.
Kedua, tingkat kemahalan di Kabupaten Mimika turut menjadi pertimbangan.
Pasalnya, aktivitas partai politik tidak hanya berlangsung di tingkat kabupaten, tetapi juga membutuhkan koordinasi, konsolidasi dan konsultasi hingga ke tingkat distrik dan kampung.
Dengan cakupan wilayah serta jumlah kampung yang mencapai 133, kegiatan organisasi partai politik tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
“Untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan pengurus di tingkat distrik maupun kampung yang jumlahnya mencapai 133 kampung, tentu membutuhkan biaya yang besar. Kondisi geografis dan tingkat kemahalan di Mimika juga harus menjadi pertimbangan,” ujarnya.
Ketiga, Iwan mempertanyakan lambannya proses pemberian rekomendasi persetujuan dari pemerintah provinsi.
Pasalnya, permohonan yang diajukan Pemkab Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) telah disampaikan sejak 4 Maret 2026, tetapi baru mendapat tanggapan pada 19 Oktober 2026.
Artinya, terdapat rentang waktu sekitar delapan bulan sejak permohonan disampaikan hingga mendapat jawaban dari pemerintah provinsi.
“Kami sangat menyayangkan. Permohonan persetujuan untuk mendapatkan rekomendasi dari Pemkab Mimika melalui Kesbangpol sudah disampaikan sejak 4 Maret 2026, tetapi baru dijawab pada 19 Oktober 2026. Ini waktu yang sangat lama,” tegasnya.
Iwan juga menyinggung ketentuan administrasi terkait batas waktu pemberian jawaban atas permohonan persetujuan atau rekomendasi yang menurut pemahamannya berkisar tujuh hingga 14 hari.
Karena itu, ia meminta agar aspek administrasi tersebut turut menjadi perhatian dalam penyelesaian persoalan Banparpol.
Menurutnya, keterlambatan ini berdampak langsung terhadap pembiayaan operasional dan pelaksanaan program kerja partai politik.
Terlebih, tahun anggaran 2026 segera berakhir sehingga waktu untuk merealisasikan dan memanfaatkan bantuan tersebut semakin terbatas.
“Kami berharap ada ketegasan dari gubernur untuk memberikan persetujuan dan rekomendasi sehingga bantuan keuangan partai politik ini bisa direalisasikan. Jangan sampai keterlambatan ini terus berlarut-larut dan akhirnya merugikan partai politik di Kabupaten Mimika,” katanya.
Ia berharap Pemkab Mimika melalui Kesbangpol dapat mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, khususnya Kesbangpol provinsi dan gubernur, agar persoalan tersebut segera menemukan solusi.
Iwan menegaskan, penyelesaian persoalan ini penting agar partai politik dapat menjalankan fungsi organisasi, membiayai kegiatan konsolidasi serta melaksanakan program kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya, pengurus partai politik bersama Pemerintah Kabupaten Mimika telah menyepakati usulan peningkatan nilai bantuan keuangan partai politik dari Rp10.000 menjadi Rp50.000 per suara sah.
Namun, realisasi kenaikan tersebut masih membutuhkan penyelesaian proses administrasi dan rekomendasi dari pemerintah provinsi. (Maurits Sadipun)
Tinggalkan Balasan