Kepala Loka POM Mimika, Rudolf S.P. Bonai, (FOTO: GREN/TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id – Loka Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Timika mengungkap peredaran 500 butir obat ilegal jenis Trihexyphenidyl.
Seorang pekerja di salah satu konter telepon seluler di Timika yang diduga mengedarkan obat tersebut kini menjalani proses hukum di Polres Mimika.
Kepala Loka POM Mimika, Rudolf S.P. Bonai, mengatakan tersangka berinisial R diamankan penyidik Loka POM pada September 2026.
Setelah penangkapan, tersangka diserahkan untuk menjalani proses hukum di Polres Mimika.
“Pelaku sudah ditahan di Polres Mimika setelah penyidik kami mengamankannya pada bulan September 2026,” ujar Rudolf saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/11/2026).
Menurut Rudolf, obat tersebut didatangkan dari luar Timika melalui jasa ekspedisi. Selain dikonsumsi sendiri, sebagian obat juga diperjualbelikan dengan harga Rp 10.000 per tablet.
Pengungkapan ini menambah daftar kasus peredaran obat ilegal yang ditangani Loka POM Mimika.
Sepanjang 2026, petugas juga mengamankan seorang pengedar dengan barang bukti 800 butir obat di Kabupaten Dogiyai. Kasus tersebut selanjutnya diproses di Polda Papua Tengah di Nabire.
Sementara itu, pada 2025, Loka POM Mimika telah memusnahkan sebanyak 11.000 butir obat ilegal.
Rudolf menjelaskan, pengawasan obat dan makanan dilakukan melalui inspeksi terpadu dengan melibatkan sejumlah instansi, antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kepolisian, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Pengawasan mencakup berbagai produk, mulai dari obat farmasi, obat tradisional, obat herbal, bahan obat, hingga pangan olahan.
Pemeriksaan dilakukan terhadap sarana produksi, seperti toko roti, rumah makan, dan industri rumah tangga, serta sarana distribusi, mulai dari ritel modern hingga kios.
Untuk produk pangan olahan, pemeriksaan meliputi kebersihan lingkungan, kondisi sarana, bahan baku yang digunakan, serta kelengkapan perizinan.
“Pengawasan rutin dilakukan setiap hari dan akan ditingkatkan intensitasnya menjelang hari raya. Pengawasan ini tidak hanya menyangkut kualitas barang, tetapi juga kelengkapan izinnya,” jelas Rudolf.
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Loka POM Mimika juga akan meningkatkan pengawasan terhadap distributor besar.
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan bahan pangan menjelang akhir tahun.
Pemeriksaan tidak hanya berfokus pada tanggal kedaluwarsa produk, tetapi juga kondisi penyimpanan dan cara penyajian untuk memastikan produk tetap layak dikonsumsi.
Loka POM Mimika turut mengimbau masyarakat menerapkan prinsip CEK KLIK sebelum membeli produk, yakni Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek Kedaluwarsa.
Selain pangan, pengawasan terhadap peredaran obat juga diperketat. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penyalahgunaan antibiotik untuk keperluan di luar peruntukannya, termasuk pada hewan dan tanaman.
Penggunaan antibiotik yang tidak tepat berpotensi memicu resistensi antimikroba. Kondisi ini menyebabkan mikroorganisme penyebab penyakit menjadi semakin kebal terhadap obat antimikroba sehingga pengobatan menjadi lebih sulit.
“Contohnya, untuk herbisida tanaman, ditemukan adanya pengusaha yang meracik antibiotik. Demikian juga halnya dengan oknum-oknum pengusaha peternakan. Saat ini, tim kami sementara melakukan inspeksi ke lapangan bersama Dinas Ketahanan Pangan, Kesehatan Hewan, dan Pertanian,” ungkapnya.
Dalam pengawasan tersebut, petugas juga melakukan pengambilan sampel produk untuk diuji di laboratorium. Karena fasilitas laboratorium di Timika belum memadai, sampel dikirim ke Balai Besar POM di Jayapura.
Menurut Rudolf, pengambilan sampel merupakan bagian dari pengawasan pascapasar untuk memastikan produk yang beredar memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.
Di sisi lain, pengawasan juga dilakukan terhadap perdagangan obat dan produk kecantikan melalui platform digital.
Loka POM Mimika secara rutin melaksanakan patroli siber untuk memantau penjualan produk secara daring, terutama kosmetik yang berpotensi membahayakan kesehatan apabila tidak memenuhi ketentuan.
Apabila penjual daring diketahui memiliki toko fisik, petugas akan melakukan pemeriksaan langsung untuk memverifikasi perizinan dan kandungan produk yang dipasarkan.
“Patroli siber secara rutin kami lakukan di seluruh wilayah pelayanan kami, baik di Kabupaten Mimika maupun di tujuh kabupaten lainnya yang berada di Provinsi Papua Tengah,” pungkas Rudolf. (via)
Tinggalkan Balasan