PEMBERDAYAAN EKONOMI – Kepala Divisi Perencanaan Program Ekonomi YPMAK, Oktovian Jangkup, S.Sos., menjelaskan strategi penguatan kemandirian ekonomi masyarakat Amungme dan Kamoro melalui pendampingan usaha, pengelolaan profesional, serta evaluasi berkala di Mimika, Rabu (11/11/2026). (FOTO: YESON/TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) terus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Amungme dan Kamoro melalui pengembangan usaha berbasis pendampingan berkelanjutan, pengelolaan profesional, serta evaluasi secara berkala.
Upaya tersebut dinilai penting karena pemberian bantuan modal saja belum cukup untuk menjamin keberhasilan usaha masyarakat.
Diperlukan kemauan, inisiatif, dan konsistensi dari penerima manfaat agar usaha yang dikembangkan dapat bertahan dan memberikan dampak ekonomi bagi keluarga maupun komunitas.
Hal itu disampaikan Kepala Divisi Perencanaan Program Ekonomi YPMAK, Oktovian Jangkup, S.Sos., saat diwawancarai awak media di Hotel Cenderawasih 66, Mimika, Rabu (11/11/2026).
Oktovian mengatakan, keberhasilan program pemberdayaan ekonomi sangat bergantung pada kesiapan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan usaha.
Karena itu, pendampingan harus menjadi bagian penting dari setiap program pemberdayaan.
Menurut dia, pendekatan pendampingan juga perlu disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan tantangan masing-masing kelompok masyarakat.
Khususnya bagi masyarakat Kamoro, diperlukan pendampingan yang serius dan berkelanjutan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang.
“Pendampingan terhadap masyarakat Kamoro harus benar-benar dilakukan dengan pendekatan yang serius. Mereka membutuhkan perhatian dan pendampingan secara berkelanjutan agar usaha yang dijalankan bisa berkembang,” ujarnya.
Oktovian menjelaskan, YPMAK selama ini telah menjalankan berbagai program pemberdayaan ekonomi, termasuk bantuan operasional (BO) dan subsidi.
Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala sehingga hasil program belum sepenuhnya sesuai dengan harapan.
Karena itu, peningkatan kualitas pendampingan menjadi salah satu prioritas. Penerima manfaat tidak hanya diharapkan memperoleh bantuan, tetapi juga memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola usaha secara mandiri dan profesional.
Ia juga menilai keterlibatan pemerintah diperlukan melalui pendampingan, pengawasan, dan evaluasi secara berkelanjutan. Sinergi antarpihak diharapkan dapat memperluas peluang usaha sekaligus memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal.
Selain pendampingan, Oktovian menyoroti pentingnya profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan usaha, terutama bagi para mitra atau vendor yang menerima dukungan program.
Menurut dia, setiap pelaku usaha harus memahami tanggung jawab dalam mengelola bantuan maupun fasilitas yang diberikan, termasuk memastikan penggunaan dana sesuai peruntukannya.
Salah satu persoalan yang masih ditemukan adalah kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan pembagian hasil usaha.
Padahal, dana yang diterima harus dikelola secara terencana, mulai dari pemenuhan kebutuhan operasional, pengembangan usaha, hingga pembagian hasil berdasarkan kesepakatan bersama.
“Harus dijelaskan dengan baik mana yang menjadi kebutuhan operasional, mana yang menjadi bagian untuk keluarga, dan bagaimana pembagian hasilnya. Semua harus jelas supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengelolaan usaha,” jelasnya.
Karena itu, pendampingan perlu mencakup penguatan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, perputaran modal, pemanfaatan keuntungan, serta pembagian tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjalankan usaha.
Oktovian menambahkan, evaluasi berkala juga diperlukan untuk mengukur perkembangan usaha sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi penerima manfaat.
Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi tim pendamping untuk menentukan pola pembinaan yang lebih tepat.
Dalam kesempatan tersebut, Oktovian juga memaparkan pengembangan usaha masyarakat melalui pembangunan kios-kios kelontong yang dilengkapi sistem pengelolaan dan pemantauan barang secara digital.
Menurut dia, pembangunan kios tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar.
Fasilitas itu kemudian diserahkan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya membuka peluang ekonomi bagi kelompok penerima manfaat.
Dalam operasionalnya, kios menggunakan sistem pemindaian atau scanning untuk mencatat persediaan barang dan transaksi penjualan.
Dengan sistem tersebut, jumlah barang masuk, barang terjual, hingga aktivitas transaksi harian dapat dipantau secara lebih teratur.
Penerapan sistem digital ini juga memudahkan pengelola dalam mengawasi persediaan barang, menentukan kebutuhan pengisian ulang stok, serta mengevaluasi perkembangan usaha masing-masing kios.
Oktovian menyebutkan, sejumlah kios telah menunjukkan perkembangan penjualan yang cukup baik. Bahkan, beberapa di antaranya mampu menghabiskan persediaan barang dalam waktu sekitar satu minggu sehingga membutuhkan pengisian stok secara rutin.
Untuk memastikan pengelolaan berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan, tim pemantau juga melakukan pengecekan langsung terhadap operasional kios.
Ia berharap keberhasilan sejumlah penerima manfaat dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya untuk mengembangkan usaha secara mandiri.
“Harapan kita, mereka yang sudah berhasil bisa menjadi motivasi bagi orang lain. Kalau mereka sudah sukses, bagaimana keberhasilan itu juga bisa membuka kesempatan bagi masyarakat lainnya untuk ikut berkembang,” tutup Oktovian.
Melalui penguatan pendampingan, pengelolaan usaha yang profesional, dan pemanfaatan teknologi, YPMAK berharap program pemberdayaan ekonomi tidak hanya menghasilkan usaha yang mampu bertahan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru dan memperluas kemandirian masyarakat Amungme dan Kamoro. (*)
Tinggalkan Balasan