FOTO BERSAMA – Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Fransiskus Bokeyau, S.Pd., didampingi para narasumber foto bersama peserta Semiloka Daerah Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun 2026 di Hotel Cendrawasih 66, Timika, Rabu (11/11/2026). (FOTO: YESON/TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial menggelar Semiloka Daerah Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun 2026 untuk memperkuat koordinasi dan merumuskan langkah pemberdayaan masyarakat adat di wilayah terpencil.
Kegiatan yang berlangsung selama satu hari, Rabu (11/11/2026), di Hotel Cendrawasih 66, Timika, itu membahas persiapan program pemberdayaan sosial dengan memperhatikan kondisi, kebutuhan, serta karakteristik masyarakat adat di kampung-kampung sasaran.
Semiloka tersebut dilaksanakan melalui pemaparan materi dan diskusi dengan menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial RI, serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika.
Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Fransiskus Bokeyau, S.Pd., ditegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan kemajuan wilayah, tetapi juga dari sejauh mana seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil, merata, dan berkelanjutan.
Menurutnya, masih terdapat kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian, pendampingan, serta pelayanan pembangunan secara khusus.
Terutama masyarakat yang bermukim di wilayah terpencil dan menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup.
Dalam konteks tersebut, pemberdayaan komunitas adat terpencil menjadi salah satu agenda penting yang harus mendapatkan perhatian serius pemerintah.
Ia menegaskan, komunitas adat terpencil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Kabupaten Mimika. Mereka memiliki identitas, adat istiadat, budaya, nilai-nilai kearifan lokal, serta pola kehidupan yang harus dihormati dan dilindungi.
Karena itu, setiap program pembangunan perlu memperhatikan karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat.
Dengan demikian, proses pembangunan tidak justru menghilangkan identitas maupun nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun.
Selain aspek pemberdayaan sosial, Bupati Mimika juga menyoroti pentingnya menjaga dan mewariskan bahasa daerah kepada generasi muda, khususnya masyarakat Kamoro, agar identitas budaya tetap terpelihara di tengah perkembangan zaman.
“Saya ingin berpesan kepada kita semua, khususnya sebagai orang Kamoro, bahwa suatu saat kita bisa kehilangan identitas apabila tidak menjaga dan mewariskan bahasa daerah kepada anak-anak kita. Hari ini, sejak anak-anak bangun tidur hingga kembali tidur, mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Kita tidak lagi mewariskan bahasa daerah, padahal bahasa merupakan salah satu jati diri kita,” demikian pesan Bupati dalam sambutannya.
Lebih lanjut, ia berharap kajian yang dilakukan melalui semiloka tersebut dapat memberikan gambaran objektif mengenai kondisi kehidupan masyarakat, potensi wilayah, kebutuhan dasar, serta berbagai tantangan yang dihadapi komunitas adat di kampung-kampung sasaran.
Kajian tersebut, menurutnya, harus didasarkan pada kondisi faktual di lapangan dengan memperhatikan aspek sosial, geografis, kebutuhan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi komunitas adat di empat kampung sasaran.
Hasil kajian juga diharapkan tidak berhenti pada pemaparan akademis, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program nyata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Bupati Mimika turut menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas adat terpencil.
Sebab, tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada Dinas Sosial, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Melalui semiloka ini, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap tersusun langkah pemberdayaan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan sehingga masyarakat adat di wilayah terpencil dapat memperoleh akses pembangunan tanpa kehilangan identitas budaya dan kearifan lokalnya. (*)
Tinggalkan Balasan