SERAP ASPIRASI WARGA — Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau bersama Ketua Komisi I DPRK Mimika Alfian Akbar Balyanan saat menyerap aspirasi warga Kampung Amamapare, Pulau Karaka, Distrik Mimika Timur Jauh. Warga berharap pemerintah memberikan kepastian terkait pembangunan fasilitas umum yang dinilai belum maksimal. (FOTO: SELVY/TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id — Warga Kampung Amamapare, Pulau Karaka, Distrik Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika, mengeluhkan belum maksimalnya pembangunan fasilitas umum di wilayah mereka.
Warga berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian terkait pembangunan kampung yang dinilai masih terkendala persoalan konflik yang belum tuntas.
Keluhan tersebut disampaikan kepada Komisi I DPRK Mimika dalam kunjungan kerja yang dipimpin Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, bersama Ketua Komisi I, Alfian Akbar Balyanan.
Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan mendasar, di antaranya kantor kampung dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).
Mereka berharap berbagai usulan pembangunan yang telah disampaikan berulang kali tidak berhenti pada tahap pembahasan, tetapi mendapat tindak lanjut nyata dari pemerintah.
Warga juga menyampaikan bahwa balai kampung telah tersedia, sementara pembangunan kantor kampung disebut sedang dalam proses.
Namun, perkembangan pembangunan serta status pembiayaan fasilitas tersebut masih perlu dipastikan lebih lanjut.
Salah seorang warga, Anton, mengatakan masyarakat Amamapare telah lama bermukim di wilayah tersebut dan berharap dapat merasakan manfaat pembangunan sebagaimana masyarakat di kampung lainnya.
Menurut dia, penyediaan fasilitas umum sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Karena itu, warga meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan pembangunan di Amamapare.
Warga juga berharap DPRK Mimika mengawal setiap program pembangunan agar pelaksanaannya sesuai kebutuhan masyarakat, memiliki kualitas yang baik, dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menyampaikan bahwa DPRK dapat menjembatani kebutuhan masyarakat dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi bahan untuk diteruskan kepada pemerintah daerah guna ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Sementara itu, Komisi I DPRK Mimika menyebut kunjungan ke Kampung Amamapare bukan kali pertama dilakukan.
Persoalan pembangunan di kampung tersebut sebelumnya juga telah disampaikan kepada Bupati Mimika dan pihak terkait. Meski demikian, perkembangan penyelesaiannya masih perlu dikawal lebih lanjut.
Warga berharap pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait dapat memberikan kepastian dan menyelesaikan persoalan yang menghambat pembangunan.
Dengan demikian, kebutuhan fasilitas umum di Kampung Amamapare dapat segera dipenuhi dan masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara nyata. (*)
Tinggalkan Balasan