Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa. (FOTO:PEMPROV PAPUA TENGAH)
MIMIKA, timikaexpress.id – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa arah percepatan pembangunan di Tanah Papua harus berpijak pada 12 Poin Kesepakatan Timika yang telah disepakati enam gubernur se-Tanah Papua.
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pernyataan itu disampaikan Meki Nawipa saat menghadiri Dialog Strategis Percepatan Pembangunan Papua bersama Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard.
Hadir pula para gubernur, bupati, dan wali kota se-Tanah Papua di Ballroom Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Kamis (30/7/2026).
Dalam forum tersebut, Meki yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua melaporkan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan, termasuk lahirnya 12 Poin Kesepakatan Timika yang ditandatangani enam gubernur pada 11 Mei 2026 di Timika dan telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Meki, kesepakatan tersebut merupakan komitmen bersama kepala daerah untuk mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan tata kelola, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan pelaksanaan Otonomi Khusus.
Beberapa poin penting dalam kesepakatan itu antara lain dukungan terhadap Astacita Presiden, percepatan pembangunan infrastruktur strategis, penguatan tata kelola Dana Otsus, implementasi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, peningkatan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur, hingga komitmen membangun kolaborasi antarpemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Selain itu, para gubernur juga berkomitmen mendorong program unggulan berupa pendataan sosial ekonomi Orang Asli Papua (OAP), sekolah sepanjang hari, beasiswa pendidikan, jaminan kesehatan, perlindungan sosial bagi OAP, serta pengelolaan kekayaan alam Papua yang memberikan manfaat secara adil bagi seluruh wilayah di Tanah Papua.
“Melalui forum dialog ini, kami berharap koordinasi percepatan pembangunan Papua dapat semakin kuat, karena pembangunan di wilayah ini perlu melibatkan banyak aktor pembangunan, mulai dari pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, MRP, DPRP, DPRK, lembaga adat, tokoh agama, akademisi, dunia usaha, BUMN, hingga masyarakat sipil,” ujar Meki.
Ia menilai, tanpa koordinasi yang kuat, pembangunan di Papua berpotensi berjalan secara sektoral, tidak saling terhubung, kurang tepat sasaran, dan belum mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Menurut Meki, Papua memiliki posisi strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, keberhasilan pembangunan nasional juga harus diukur dari kemampuan menghadirkan pemerataan pembangunan, memperluas akses layanan dasar, meningkatkan konektivitas, serta mengurangi kesenjangan di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan.
“Percepatan pembangunan Papua merupakan bagian penting dari agenda pemerataan nasional. Harapan kami, dialog ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan rekomendasi strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan Papua. Dari Timur Indonesia inilah kita bersama mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan