Ketua Honai Adat Pengusaha Amungme Kamoro (HAPAK), Tenius Kum
MIMIKA, timikaexpress.id źzaa— Ketua Honai Adat Pengusaha Amungme Kamoro (HAPAK), Tenius Kum, meminta Bupati Mimika Johannes Rettob bersama Wakil Bupati Emanuel Kemong mempercepat penataan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, terutama posisi Sekretaris Daerah (Sekda) dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih dijabat pelaksana harian (PLH) maupun pelaksana tugas (PLT).
Menurut Tenius, kepastian jabatan definitif penting untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan program kerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menilai, pejabat yang menjalankan tugas sebagai PLH atau PLT memiliki batasan kewenangan tertentu.
Karena itu, pemerintah daerah perlu mengevaluasi pengisian jabatan agar setiap instansi dapat bekerja secara optimal sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
Salah satu instansi yang menjadi perhatiannya adalah Dinas Kesehatan Mimika.
Menurut Tenius, sektor kesehatan merupakan bagian penting dari pelayanan dasar masyarakat sehingga membutuhkan kepemimpinan yang mampu memastikan program dan kegiatan berjalan secara efektif.
“Kami meminta Bupati dan Wakil Bupati Mimika agar tidak tanggung-tanggung dalam memberikan jabatan. Kalau memang pejabat tersebut memiliki kompetensi dan pengalaman, seharusnya diberikan jabatan definitif,” kata Tenius.
Ia mengatakan, pengisian jabatan definitif perlu mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta rekam jejak pejabat dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Dengan kepastian kepemimpinan, diharapkan pelaksanaan program kerja dapat berjalan lebih terarah dan berkesinambungan.
Selain mendorong percepatan pengisian jabatan definitif, Tenius juga menyoroti pentingnya memberikan kesempatan kepada orang asli Papua (OAP), khususnya putra-putri Amungme dan Kamoro, untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemkab Mimika.
Menurut dia, pejabat lokal yang memiliki kemampuan dan pengalaman perlu mendapat kepercayaan untuk mengambil bagian lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Anak-anak asli Amungme dan Kamoro yang memiliki pengalaman dan kompetensi harus diberikan kesempatan. Jangan hanya ditempatkan sebagai PLH atau PLT, sementara kewenangan mereka terbatas,” ujarnya.
Tenius menambahkan, penataan jabatan perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk memperhatikan kemungkinan adanya pejabat yang harus menangani tanggung jawab lebih dari satu bidang.
Kondisi tersebut, menurut dia, dapat menjadi tantangan dalam memastikan pelaksanaan tugas berjalan maksimal.
Karena itu, HAPAK berharap Bupati dan Wakil Bupati Mimika dapat melakukan evaluasi terhadap posisi-posisi yang belum terisi pejabat definitif serta mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan, pengisian jabatan bukan semata-mata persoalan struktur birokrasi, melainkan juga berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
“Terutama Dinas Kesehatan, karena ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Kami Xberharap pejabat yang memiliki kemampuan diberikan kepercayaan penuh agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal,” pungkasnya. (via)
Tinggalkan Balasan