PANDANGAN UMUM – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRK Mimika, Iwan Anwar, SH, membacakan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna DPRK Mimika, Rabu (29/7/2026) (Foto: Harry/TimeX)
MIMIKA, timikaexpress.id – Fraksi Partai Golkar DPRK Mimika menyampaikan tujuh catatan strategis kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dalam Pandangan Umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025.
Selain memberikan apresiasi atas sejumlah capaian pemerintah daerah, Fraksi Golkar juga menyoroti berbagai persoalan yang dinilai perlu segera dibenahi demi meningkatkan efektivitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pandangan umum tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRK Mimika, Iwan Anwar, SH, dalam rapat paripurna DPRK Mimika dengan agenda penyampaian LKPJ Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025, pada Rabu (29/7/2026).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar mengapresiasi realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp6,04 triliun atau 98,23 persen dari target, serta keberhasilan Pemerintah Kabupaten Mimika kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Fraksi Golkar, capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
Namun, keberhasilan itu perlu diikuti dengan peningkatan kualitas belanja daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami memberikan apresiasi atas berbagai capaian yang diraih pemerintah daerah. Namun, masih ada sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mimika,” ujar Iwan.
Fraksi Golkar kemudian menyampaikan tujuh catatan strategis yang dinilai perlu menjadi fokus pemerintah daerah, yakni efektivitas pelaksanaan APBD, rendahnya belanja infrastruktur, optimalisasi dana kampung, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi, kualitas pelayanan dasar, pemerataan pembangunan wilayah, serta efektivitas program dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain itu, Fraksi Golkar menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp1,116 triliun atau meningkat 68,79 persen dibanding tahun sebelumnya.
Menurut Fraksi Golkar, besarnya SiLPA mengindikasikan masih terdapat program dan kegiatan yang tidak terlaksana secara optimal sehingga manfaat APBD belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Karena itu, Fraksi Golkar meminta pemerintah menjelaskan penyebab tingginya SiLPA, program yang tidak terealisasi, OPD dengan kontribusi SiLPA terbesar, serta langkah konkret untuk meningkatkan penyerapan anggaran pada tahun-tahun mendatang.
Fraksi Golkar juga menyoroti beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di antaranya kekurangan penerimaan pajak daerah, kekurangan setor pajak barang dan jasa tertentu, ketidaksesuaian pembayaran perjalanan dinas, serta kelebihan pembayaran pada sejumlah pekerjaan fisik.
Pemerintah diminta memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Pada sektor kesehatan, Fraksi Golkar mengapresiasi realisasi anggaran sebesar Rp1,069 triliun atau 92,67 persen.
Meski demikian, pemerintah didorong meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Mimika, pemerataan tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan, dan akses layanan kesehatan di wilayah pesisir, pedalaman, serta pegunungan.
Sementara di sektor pendidikan, Fraksi Golkar memberikan perhatian khusus terhadap rendahnya realisasi anggaran yang baru mencapai 59,06 persen.
Menurut fraksi, kondisi tersebut harus dievaluasi karena berpotensi menghambat pembangunan sarana pendidikan, pemerataan tenaga pendidik, peningkatan kompetensi guru, hingga pelaksanaan program beasiswa.
Fraksi Golkar juga menegaskan pentingnya keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP) melalui pemanfaatan Dana Otonomi Khusus yang tepat sasaran, serta meminta pemerintah mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pesisir, pedalaman, dan pegunungan.
Persoalan penyediaan air bersih turut menjadi perhatian.
Fraksi Golkar menilai masih terdapat fasilitas air bersih yang telah dibangun namun belum berfungsi optimal, sehingga masyarakat belum menikmati layanan sebagaimana mestinya.
Di akhir pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar menegaskan akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara objektif, konstruktif, serta bertanggung jawab.
“Pengawasan DPRK bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika,” tutup Iwan. (vis)
Tinggalkan Balasan