FGD – Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Hotel Cenderawasih 66, Mimika, Rabu (21/10/2026). (FOTO: YUDIT/TIMEX)

MIMIKA, timikaexpress.id – Bela negara tidak selalu diwujudkan melalui perjuangan di medan perang atau mengangkat senjata.

Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), bela negara dapat dilakukan melalui kedisiplinan, integritas, profesionalisme, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tanpa diskriminasi.

Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Hotel Cenderawasih 66, Mimika, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan bertema “Pengabdian Profesi ASN sebagai Wujud Keikutsertaan Bela Negara” ini diikuti sekitar 200 ASN dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika. Diskusi menghadirkan narasumber dari Kodim 1710 Mimika dan Polres Mimika.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mimika, Ananias Faot, yang mewakili Bupati Mimika saat membuka kegiatan, menegaskan bahwa bela negara merupakan tanggung jawab seluruh warga negara, bukan hanya TNI dan Polri.

“Bela negara bukan semata-mata tugas TNI dan Polri, bukan pula hanya berkaitan dengan mengangkat senjata, tetapi bela negara merupakan tanggung jawab seluruh warga negara yang diwujudkan melalui sikap, perilaku, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap Ananias.

Ia mengatakan, keberagaman suku, agama, dan budaya di Kabupaten Mimika harus menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan, bukan sumber perpecahan.

Karena itu, ASN diharapkan mampu menjadi pelopor kerukunan sekaligus agen perdamaian di lingkungan kerja dan masyarakat.

Ananias juga mengingatkan pentingnya sikap bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama di tengah maraknya berita bohong atau hoaks yang berpotensi memicu kesalahpahaman dan mengganggu keharmonisan masyarakat.

Menurutnya, bagi ASN, semangat bela negara harus tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Disiplin, integritas, tanggung jawab, serta komitmen mengutamakan kepentingan masyarakat merupakan bagian penting dari pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Bagi aparatur pemerintah, bela negara diwujudkan melalui disiplin, integritas, pelayanan publik yang berkualitas, serta komitmen untuk mengutamakan kepentingan masyarakat,” katanya.

Dorong Disiplin dan Pelayanan Tanpa Diskriminasi

Sementara itu, Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Mimika, Amelda Mince Rumayomi, saat menutup kegiatan menjelaskan bahwa diskusi tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh perangkat daerah.

Rekomendasi itu antara lain peningkatan penegakan disiplin terhadap ASN yang kerap tidak hadir tanpa keterangan atau tidak tertib dalam menjalankan tugas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang adil dan tanpa diskriminasi.

Hasil diskusi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika sebagai bahan tindak lanjut dalam memperkuat kedisiplinan aparatur dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kesbangpol Mimika juga berencana melanjutkan pembinaan kesadaran bela negara secara berkelanjutan.

Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga melalui koordinasi dan kerja sama dengan TNI-Polri, tokoh adat, tokoh agama, serta berbagai elemen masyarakat.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat persatuan, menjaga stabilitas daerah, dan mendukung pembangunan Mimika yang aman serta harmonis.

“Esensi dari bela negara yang kita pelajari hari ini bukan tentang mengangkat senjata. Hakikatnya bela negara bagi kita adalah sikap serta tindakan nyata dan disiplin dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Jadilah motor penggerak, teladan, dan duta bela negara di lingkungan kerja masing-masing,” tutup Amelda. (*)

Penulis: Yudit Sanggu
Editor: Maurits SDP