SOSIALISASI – Bakesbangpol Kabupaten Mimika menggelar Bimtek Penyusunan LPJ dan sosialisasi aplikasi SIKEPO bagi partai politik penerima bantuan keuangan di Hotel Cendrawasih 66 Timika, Kamis (11/6/2026). (FOTO:ADITYA/TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Mimika terus mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik melalui sosialisasi Sistem Informasi Keuangan Partai Politik (SIKEPO) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Cendrawasih 66 Timika, Kamis (11/6/2026), diikuti pengurus partai politik penerima bantuan keuangan serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Dr. Ir. Yohana Paliling, M.Si., menegaskan bahwa bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD harus dikelola secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Penyusunan laporan pertanggungjawaban bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat. Setiap penggunaan anggaran harus dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Bakesbangpol Mimika, Amelda Mince Rumayomi, S.Sos., MPA, mengatakan penerapan SIKEPO merupakan langkah strategis dalam mendukung digitalisasi tata kelola keuangan partai politik di Kabupaten Mimika.
Menurutnya, selama ini proses penyusunan dan pelaporan bantuan keuangan masih dilakukan secara manual sehingga sering menemui berbagai kendala administrasi.
Melalui SIKEPO, seluruh data dan dokumen laporan dapat diinput secara digital sehingga lebih mudah diverifikasi, dipantau, dan dievaluasi oleh pemerintah daerah.
“SIKEPO hadir untuk mempermudah proses pelaporan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan bantuan keuangan partai politik,” katanya.
Selain sosialisasi aplikasi, Bakesbangpol juga melakukan evaluasi terhadap penyampaian LPJ bantuan keuangan partai politik.
Dari 10 partai politik penerima bantuan, masih terdapat satu partai yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban karena sedang menjalani proses transisi kepengurusan.
Meski demikian, pihaknya terus melakukan pendampingan dan koordinasi agar seluruh kewajiban administrasi dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan.
Amelda berharap kehadiran SIKEPO mampu menciptakan sistem pelaporan yang lebih modern, tertib, dan akuntabel serta memperkuat kualitas demokrasi di Kabupaten Mimika.
“Melalui sistem digital ini, kami ingin memastikan pengelolaan bantuan keuangan partai politik semakin transparan, tepat sasaran, dan sesuai aturan,” pungkasnya. (dit)
Tinggalkan Balasan