FOTO BERSAMA -Michael Gomar, Pj Bupati Mappi saat foto bersama Isak S. Wopari, Direktur Operasional Bank Papua serta undangan lainnya, Senin (18/9). (FOTO:IST/TIMEX)
TIMIKA, TIMIKAEXPRESS.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mappi Provinsi Papua Selatan (PPS) menandatangai perjanjian kerjasama antara Pemkab Mappi, Badan Pengawasan Keuangan Daerah (BPKD) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua.
Penandatangan perjanjian kerjasama antara Pemkab Mappi, BPKP dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua tentang CMS KASDA – FMIS dan Payroll Gaji berlangsung di Pendopo pada Senin (18/9)
Hadir dalam kegiatan tersebut meliputi, Michael Gomar, Pj Bupati Mappi, Isak S. Wopari, Direktur Operasional Bank Papua, Ferdinandus Kainakaimu, Sekda Mappi, kepala Bank Papua Cabang Mappi serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Mappi.
“Hari ini kita melakukan penandatangan kerjasama dengan Bank Papua dalam rangka mewujudkan Good Goverment. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” kata Michael Gomar, Pj Bupati Mappi.
Dikatakan, dengan adanya MoU tersebut para kepala OPD dapat memanfaatkan pengelolaan aplikasi FMIS, CMS dalam rangka mengintegrasikan keduanya untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik.
“Secara khusus kami pemerintah Kabupaten Mappi sejak tahun 2022 lalu, kita baru melakukan MoU atau kerjasama dengan BPKP dengan menggunakan Simda BPKP yang sebelumnya di kelola oleh pihak konsultan. Menurut hemat saya ini terjadi pemborosan anggaran yang lebih penting dari itu adalah dimana SDM pengelola keuangan daerah kita tidak bisa berkembang,” ucapnya.
Lanjutnya, SDM ini adalah aparatur pemerintah yang bekerja di BPKAD, Bappeda yang menyusun dari tahapan perencanaan sampai pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban tetapi selama ini dikelola oleh konsultan sebenarnya ini adalah satu kemunduran yang sangat jauh.
Sekarang ini pemerintah daerah berlomba -lomba mengikuti perubahan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang berubah sangat cepat dengan inovasi yang baru, dimana kepala daerah berlomba-lomba menyampaikan inovasi dalam pemerintahan.
“Apabila kita tidak melakukan ini, maka sampai kapan kita baru berkembangan dan maju. Termasuk pembayaran gaji yang sampai saat ini masih terbagi di dua bank berbeda. Kebijakan saya, kembalikan semuanya ke Bank Pemerintah (Bank Papua) PNS, PKD semua wajib mempunyai rekening Bank Papua, sehingga terkoordinir pengelolaan keuangan secara bertanggungjawab yang punya SK Bupati tentang penunjukan Bank kas daerah itu Bank Papua,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan, BPKP hadir untuk mengimplementasikan Simda versi 5 dalam pengelolaan keuangan penataan keusahaan ini juga sangat terbatas karena dalam waktu dekat pihaknya sudah melakukan pendampingan SIPD yang akan dilakukan implementasi pada tahun 2024 dimana semua akan terpusat pada SIPD.
“Saya berharap kepala OPD dapat memahami ini dengan baik dan ini menjadi tanggungjawab kita bersama untuk melakukan pengelolaan keuangan secara baik dan benar. Tetapi juga dalam pelaporan yang mana ada beberapa OPD tertentu selalu mengalami keterlambatan tolong hal ini diperhatikan dengan baik,” tuturnya.
Sementara itu, Isak S. Wapori, Direktur Operasional Bank Papua mengatakan, pihaknya menyampaikan ucapan terimakasih kepada P Bupati Mappi dan seluruh masyarakat Mappi yang telah mempercayakan Bank Papua untuk hadir bekerja serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Meski sekarang ini ada pemekaran DOB di enam provinsi di tanah Papua, tetapi yang masih menyatukan kita semua adalah Bank Papua. Keinginan dan harapan kami sebagai pengelolah dari Bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun masyarakat Papua supaya dalam menjalankan pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten/kota kita tetap terus melakukan kolaborasi dan kerjasama,” ungkapnya. (acm)
Tinggalkan Balasan