Antrean Pertalite Mengular di Mimika, Warga Keluhkan Harga Eceran Tembus Rp 25 Ribu

ANTRE PERTALITE – Puluhan kendaraan mengantre untuk mengisi Pertalite di SPBU 84.999.02, SP 2, Timika, Senin (19/10/2026).(FOTO: GREN/TIMEX)

MIMIKA, timikaexpress.id – Antrean panjang kendaraan roda dua dan roda empat untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, belakangan ini.

Ratusan kendaraan terlihat mengantre, bahkan sebelum SPBU dibuka.

Namun, tidak semua pengendara berhasil mendapatkan Pertalite karena stok di sejumlah SPBU habis dan masih menunggu pengiriman dari Jobber Timika.

Kondisi tersebut memicu kekesalan masyarakat.

Warga mempertanyakan bagaimana para penjual BBM eceran bisa memperoleh Pertalite ketika konsumen harus mengantre panjang untuk mengisi bahan bakar di SPBU.

Sebagian warga bahkan menduga adanya praktik tidak wajar yang melibatkan operator SPBU dan pengecer.

Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak terkait.

“Para pengecer ini dapat Pertalite dari mana? Kita antre panjang dan harus menunggu lama, tetapi mereka dengan mudah bisa mendapatkan Pertalite dari sejumlah SPBU,” ujar Agus, salah seorang warga yang mengantre di SPBU SP 2, Senin (19/10/2026).

Agus mengatakan, dirinya sempat membeli Pertalite eceran di depan Lapangan Jayanti, Timika, pada Minggu malam.

Namun, ia mendapati harga BBM eceran tersebut telah naik menjadi Rp 25.000 per botol air mineral berukuran 1.600 mililiter.

“Biasanya Pertalite satu botol Aqua besar itu harganya Rp 20.000, tetapi sekarang sudah naik menjadi Rp 25.000,” katanya.

Menurut Agus, kenaikan harga tersebut semakin membebani masyarakat, terutama warga yang bergantung pada BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Ia pun meminta Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), bersama instansi terkait, untuk menelusuri persoalan distribusi dan penjualan Pertalite eceran di wilayah Mimika.

Agus berharap pemerintah tidak hanya memantau ketersediaan BBM di SPBU, tetapi juga menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait harga eceran serta asal pasokan BBM yang dijual para pengecer.

“Ini merugikan kami, masyarakat kecil, karena harga dinaikkan semaunya. Harganya juga tidak seperti harga resmi di Pertamina. Jadi, saya minta Pemkab Mimika dan pihak terkait segera mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, terutama para penjual BBM eceran di Mimika,” pungkasnya. (via)