Antonius Rahabav, Ketua Umum 2PAM3 (FOTO: ELISA/TIMEX)
TIMIKAEXPRESS.id – Lembaga Anti Korupsi yang dinamai Perkumpulan Penggerak Aspirasi Masyarakat Minoritas Indonesia Maju (2PAM3) resmi hadir di Mimika.
2PAM3 juga hadir sebagai tim pemantau untuk mengurangi dampak dan resiko kecurangan pada Pilkada Mimika.
Antonius Rahabav, Ketua Umum 2PAM3 saat ditemui Timika eXpress, Jumat (29/11) mengatakan, visi dan misi lembaga ini untuk melaksanakan tugas investigasi dan pemantauan terhadap kecurangan yang terjadi saat pelaksanaan pemilihan umum.
“Sejauh ini yang kita pantau terkait isu yang berkembang di masyarakat terkait adanya permainan salah satu pasangan calon, namun seteah kita pantau di lapangan dan pendistribusian ke TPS ternyata tidak seperti itu,” ungkapnya.
Kata dia, hal teknis kecil yang terjadi di masing-masing TPS itu, dengan adanya peran dan kerjasama tim pemantau tentunya sangat baik.
Dimana tim pemantau juga berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, Kesbangpol dan komunikasi sangat bagus.
Sehingga hal-hal tersebut dapat diatasi dengan cepat.
Menurutnya pada proses Pilkada kali ini, terpantau sangat baik, TPS aman meskipun ada beberapa gesekan, tetapi dapat diselesaikan dengan baik.
Antonius mengatakan, dengan ada tim pemantau, dapat meminimalisir terjadinya resiko-resiko kecurangan termasuk kehadiran orang atau penyusup.
Antonius mengatakan, kalangan masyarakat TPS dan Pandis di lapangan belum mengenal apa itu pemantau karena ada amanat konstitusi dan Undang-undan Pilkada maupun Peraturan KPU yang mereka tidak paham secara baik.
Sehingga di lapangan ada kendala namun pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan Kesbangpol Bawaslu dan KPU langsung direspon karena tim pemantau ini resmi.
KTA yang dimiliki oleh tim pemantau juga resmi, dan ditandatangani oleh Ketua KPU secara langsung.
“Jadi karena di lapangan belum banyak yang mengetahui tim pemantau hal tersebut karena sosialisasi tidak menyentuh masyarakat,” ungkapnya.
Ini merupakan awal dalam sejarah di Mimika, adanya lembaga pemantau dan diharapkan dengan adanya Pilkada sudah tersosialisasi sehingga lima tahun kedepan munculnya lembaga pemantau masyarakat sudah mengetahui.(bob)
