MENERIMA-Komisioner KPU Mimika saat memberikan penjelasan kepada PPD saat menggelar aksi protes PPD didepan kantor KPU Mimika. (FOTO: INDRI/TIMEX)
TIMIKA,TimeX
Panitia Pemilihan Daerah (PPD) dari 17 distrik, Senin (5/6), mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika di Jalan Hasanudin Irigasi, mempertanyakan kejelasan dana operasional dan dana tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Aksi PPD tersebut dijaga ketat oleh pihak kepolisian, kedatangan mereka (PPD) disambut oleh dua Komisioner KPU yakni Luther Beanal, Komisioner KPU Mimika Bidang Data dan Fidelis Piligame Divisi Sosialisasi dan Ronny Toisuta, Sekretaris KPU Mimika, juga perwakilan Bawaslu Mimika.
Edi Rahayaan Ketua PPD Distrik Mimika Barat Jauh mengatakan sejak 4 Januari 2023, 90 PPD dari 18 Distrik telah dilantik. Selanjutnya, KPU memberikan Bimtek, setelah itu semua PPD langsung melaksanakan tahapan Pemilu, sejak Januari hingga hari ini. Sayangnya PPD, penggunaan dana tahapan dan dana operasional (OP) tidak dilakukan secara terbuka.
“Kalau honor sudah jelas tetapi kalau OP dan dana tahapan, tidak jelas, waktu itu kami sudah audiens dengan Bendahara KPU Mimika, dan Sekretaris, tetapi dalam pertemuan itu, mereka katakan jika dana di rekening KPU nol, ini sangat mustahil sekali, masa KPU berjalan dengan nol rupiah,” ucap Edi.
Bahkan pada pertemuan sebelumnya, Bendahara KPU mengatakan dana tahapan tidak ada, tetapi pada waktu PPD menggelar aksi protes, peryataan KPU berbanding terbalik, sebab disebutkannya bahwa dana tahapan itu ada.
“Jadi kami mengambil kesimpulan tidak ada transparansi antara bendahara KPU dan Komisioner, sehingga bahasa yang kami peroleh juga beda,” ucapnya.
Dijelaskan Edi, untuk dana OP per distrik sebesar Rp4,4 juta, sedangkan honorer untuk ketua PPD Rp2,5 juta dan anggorta PPD Rp 2,2 juta.
“Bayangkan OP yang hanya Rp4,4 juta dengan tingkat transportasi yang sangat sulit, kita harus berusaha agar bisa tetap berjalan, sedangkan sampai dengan saat data itu belum dibayar, karena tidak ada dana OP akhirnya kami laksanakan pleno DPSHP tahap akhir di kota, padahal pada 5 juni batas rekapitulasi tingkat distrik,” jelasnya.
Kata dia lagi yang membuat PPD tidak terima dan menggelar aksi demo damai di KPU, karena bendahara KPU mendesak semua PPD membuat laporan pertangung jawaban (LPJ) hingga Juni, sedangkan menurut PPD, anggaran belum diterima sehingga ini menjadi pertanyaan.
“Mereka paksa PPD untuk buat LPJ OP sampai Juni, sedangkan kami belum terima apa-apa, dan mereka (KPU) katakan jika tidak maka anggaran kami semua ditahan dengan alasan aturan,” terang Edy.
Sementara itu, hal senada disampaikan Tedi Berkasa, Anggota PPD Distrik Jita. Katanya ada beberapa PPD yang belum menerima Honor, bahkan ada juga yang sudah menerima selama dua bulan, yaitu Maret-April, sedangkan Januari-Februari hingga kini belum dibayar.
“Kami ingin tanyakan, apakah honor PPD, dana tahapan dan dana OP dikeluarkan secara bersamaan, jika bersamaan, dasar hukumnya apa, dan jika tidakpun harus berikan kami dasar hukumnya, itu yang kami ingin tahu, ini kami harus dengar langsung dari komisioner, tetapi jelasnya, tahapan tetap kami akan laksanakan, sebagaimana sumpah kami saat dilantik kemarin,” katanya.
Begitupun dengan Kosmas, Anggota PPD Distrik Wania, katanya kedatangan mereka ke KPU, bukan semata-mata untuk mengurangi kredibitas KPU, tetapi murni untuk mensuskseskan tahapan Pemilu.
“Di sini kami bukan ingin mencari siapa yang salah, tetapi kami hanya ingin agar semua tahapan ini bisa berjalan dengan sukses,” ucapnya.
Sementara itu Roni Toisuta, usai menggelar rapat internal KPU, langsung menemui para PPD yang sedang menggelar aksi protes di depan kantor KPU. Ia menjelaskan pihak KPU berjanji akan membayar semua tunggakan, sampai dengan Agustus.
“Pokoknya semua tunggakan akan kami bayar, tetapi tetap ingat, jangan sampai lupa LPJ nya,” pesannya lagi. (ela)
