ASPIRASI – Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Antonius Welerubun menerima langsung aspirasi solidaritas pelajar Mimika yang menggelar aksi damai, pada Kamis (30/4/2026). (FOTO:GREN/TIMEX)

MIMIKA, timikaexpress.id — Puluhan pelajar yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar Timika (SPT) menggelar aksi demonstrasi damai di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Kamis (30/4/2026).

Aksi yang berlangsung di Jalan Poros SP 5, Distrik Mimika Baru ini mengusung tema “Kami Solidaritas Pelajar Timika Menuntut Hak Kami: Penambahan Kuota Adem dan Adik”.

Para pelajar menyuarakan tuntutan perluasan akses pendidikan, khususnya melalui penambahan kuota program afirmasi bagi pelajar Orang Asli Papua (OAP).

Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan tiga poin tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Kepala Dinas Pendidikan, Antonius Welerubun.

Poin aspirasi, yaitu:
1. Penambahan kuota penerima beasiswa afirmasi dari 100 menjadi 500 orang, dengan prioritas bagi OAP, khususnya tujuh suku di Mimika.

2. Jika tuntutan pertama tidak dipenuhi, pelajar akan melakukan pendataan lulusan 2026 untuk diarahkan ke berbagai perguruan tinggi, sekaligus meminta tanggung jawab Dinas Pendidikan.

3. Jika kedua tuntutan tidak direspons, mereka mendesak pembangunan kampus bertaraf nasional di Kabupaten Mimika.

Menanggapi butir-butir aspirasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Antonius Welerubun, menyatakan bahwa aspirasi para pelajar merupakan hal yang wajar dan patut diperjuangkan.

“Ini hak adik-adik pelajar Papua agar bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak dan inklusif, sama seperti pelajar lainnya,” ujarnya.

Namun demikian, ia menjelaskan bahwa program afirmasi pendidikan seperti Adem dan Adik merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, dengan kuota yang telah ditentukan.

“Setiap kabupaten/kota mendapatkan sekitar 100 kuota. Namun kami sudah mengusulkan penambahan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pada tahun 2026 pihaknya telah mengajukan total sekitar 275 kuota, termasuk tambahan dari jalur afirmasi Papua Tengah.

“Sekarang tinggal menunggu kebijakan dan keputusan dari Kementerian Pendidikan terkait usulan tersebut,” pungkasnya.

Aksi demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian, dan para pelajar menyampaikan aspirasi secara damai. (via)