Musa Boma Mapiha (FOTO: ISTIMEWA/TIMEX)
TIMIKAEXPRESS.id – Musa Boma Mapiha selaku tokoh pemuda Papua Tengah secara tegas menolak rencana pembangunan Posko Komando Staf Militer dari Kodim 1705 Nabire di kawasan KM 62, Jalan Pemerintah, Kabupaten Ilaga.
Menurut Musa, selaku pemilik hak ulayat tidak memberikan izin kepada institusi TNI, sebab mulai tapal batas Topo, Dipa, Menou dan Distrik Kilometer 100, termasuk tapal batas di Bukit Rindu sampai Dusun Wotai dan Progamuka (Digihoumaida), itu merupakan tanah adat.
“Wilayah ini bukan tempat untuk bangun pos militer, sehingga dengan tegas kami menolak rencana tersebut, karena kami warga dari Distrik Topo hingga Mapia bukan sarang teroris. Wilayah ini aman dan tidak ada masalah, tapi kenapa pihak militer minta lokasi untuk bangun pos, ini ada apa?”.
Demikian disampaikan Musa Boma Mapiha via ponselnya kepada Timika eXpress, Senin (20/1/2025).
Dikatakan pula, batas wilayah dari Bukit Rindu sampai Mapia tidak diijinkan bangun bangun pos militer karena merupaan tanah adat, sehingga tidak bisa tawar-menawar.
Pada kesempatan yang sama, Yeti Tagi, pemuda asal Mapia juga menyatakan sikap, yaitu tidak mengijinkan dibangun pos militer di kawasan tersebut.
“Selama ini aman-aman saja tidak pernah ada kasus dan tidak layak bangun pos militer karena sudah jelas tanah adat. Kepada pemilik hak layat, juga empat Kepala Distrik, yaitu Topo, Dipa, Menou dan Kilometer 100, termasuk para kepala suku, kepala kampung harus menolak. Kalau pos militer diijinkan oleh bapak-bapak tetap dibangun, maka tanggungjawabnya pasti berat,” ujarnya.
