MENYERAHKAN – Ketua Tim Sa Noken, Hefron Tabuni menyerahkan hasil kajian sekolah rakyat ke Komisi C DPRK Mimika pada Kamis (31/7/2025) (FOTO: IST/TIMEX)
TIMIKAEXPRESS.id – Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui Kementerian Sosial RI, mendapat sorotan positif di Kabupaten Mimika.
Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan informal berbasis komunitas dan kearifan lokal, terutama bagi masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau pendidikan formal.
Menindaklanjuti pentingnya keberlanjutan program tersebut, Tim Kajian Sa Noken—sebuah inisiatif anak muda Mimika yang diketuai oleh Hefron Tabuni—melakukan kajian lapangan selama lebih dari sebulan, mulai 12 Juni hingga 28 Juli 2025.
Kajian melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti aktivis literasi, mahasiswa, tokoh gereja, lembaga adat (Lemasa dan Lemasko), akademisi, dan tokoh pemuda, melalui penyebaran kuesioner dan observasi langsung di lapangan.
Dari 1.000 kuesioner yang didistribusikan, sebanyak 853 berhasil didokumentasikan.
Mayoritas responden menyampaikan dukungan terhadap keberadaan Sekolah Rakyat di Mimika, terutama sebagai solusi bagi masyarakat yang tidak mampu menyekolahkan anaknya di jalur formal.
“Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata keberpihakan negara terhadap masyarakat akar rumput. Tapi tentu pelaksanaannya perlu dievaluasi secara berkala. Kajian ini adalah kontribusi kami dari hati, sebagai anak muda yang mendengar langsung suara masyarakat,” ujar Hefron Tabuni, Ketua Tim Kajian Sa Noken, usai menyerahkan laporan kajian kepada DPRD Mimika, Rabu (31/7).
Penyerahan dokumen hasil kajian dilakukan kepada Komisi C DPRD Mimika, yang membidangi urusan pendidikan, sosial, dan kesejahteraan rakyat.
Komisi menyambut baik hasil kajian dan menyampaikan apresiasi atas keterlibatan pemuda serta berbagai elemen masyarakat dalam evaluasi program nasional tersebut.
Komisi C berharap laporan ini dapat menjadi rekomendasi konkret untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan Sekolah Rakyat di Mimika, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. (*/)
Tinggalkan Balasan