Pemkab Mimika Komit Bantu Ambulans dan Klinik Lapas Timika

KOORDINASI – Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong menghadiri pertemuan koordinasi bersama jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua di Aula BPKAD Mimika, Kamis (23/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Mimika menyatakan komitmennya mempercepat izin operasional Klinik Lapas Timika serta menyiapkan bantuan satu unit ambulans guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga binaan. (FOTO: ISTIMEWA)

MIMIKA, timikaexpress.id – Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen mendukung peningkatan layanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Timika dengan menyiapkan bantuan satu unit ambulans serta mempercepat penerbitan izin operasional klinik.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, saat silaturahmi dan koordinasi bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Papua di Aula Kantor BPKAD Mimika, Kamis (23/7/2026).

Menurut Emanuel, proses izin operasional klinik saat ini sedang berjalan dan akan dipercepat agar pelayanan kesehatan bagi warga binaan dapat segera beroperasi secara optimal.

Selain itu, Pemkab Mimika juga siap membantu pengadaan satu unit ambulans untuk menunjang pelayanan kesehatan di Lapas Timika.

“Kami siap bersinergi. Pembinaan warga binaan merupakan tanggung jawab bersama agar mereka memiliki bekal saat kembali ke masyarakat,” ujar Emanuel.

Ia menambahkan, Pemkab Mimika juga telah menerima proposal pembangunan gedung Balai Pemasyarakatan (Bapas) di Mimika yang akan dibahas bersama Bupati.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjenpas Papua, Sutarno, mengapresiasi dukungan Pemkab Mimika, terutama pembangunan poliklinik dan dapur di Lapas Timika.

Namun, hingga kini klinik tersebut masih menunggu izin operasional.

“Kami berharap izin operasional klinik dapat segera diterbitkan agar pelayanan kesehatan bagi warga binaan berjalan sesuai ketentuan,” katanya.

Selain percepatan izin klinik, Ditjenpas Papua juga mengusulkan pembangunan Kantor Bapas di Mimika guna mendukung pelaksanaan KUHP baru dan meningkatkan pelayanan pemasyarakatan di wilayah Papua Tengah. (*)