Marianus Maknaipeku (FOTO:DOK. PRIBADI)
TIMIKA, timikaexpress.id – Wakil Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko), Marianus Maknaipeku, menilai pernyataan seorang politikus Papua Tengah yang menyerang Bupati Mimika terkait konflik Kwamki Narama tidak berdasar dan berpotensi memicu kegaduhan.
Marianus menegaskan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan Pemerintah Kabupaten Puncak terus menangani konflik sesuai mekanisme hukum dan adat, dan telah membuahkan kesepakatan damai.
Upaya dialog damai yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Pemkab Puncak dan aparat keamanan TNI-Polri serta tokoh masyarakat, tokoh agama dengan kelompok Dang dan Newegalen, berujung kesepakatan damai.
Prosesi damai nantinya dilaksanakan penandatanganan berita acara kesepakatan damai, diikuti ritual adat patah panah dan bakar kayu akan digelar, Senin (12/1/2026).
“Jangan mendiskreditkan Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Mereka tidak diam dan memahami persoalan ini secara utuh,” tegasnya.
Menurut Marianus, meski konflik berasal dari wilayah kabupaten lain, dampaknya dirasakan di Mimika sehingga penanganannya harus dilakukan secara hati-hati, adil, dan berimbang.
Pemerintah, kata dia, memilih berada di posisi tengah agar proses penyelesaian berjalan damai.
Ia juga mengingatkan elit politik agar fokus menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, bukan menyerang pemerintah di ruang publik.
“Lebih baik mendorong regulasi perlindungan hak masyarakat adat, hutan, dan tanah adat daripada membangun kegaduhan,” ujarnya.
Marianus menegaskan Bupati Mimika dalam penanganan konflik ini sudah turun tangan, bahkan menemui langsung kedua belah pihak yang terlibat pertikaian.
Dengan mengedepankan proses hukum dan mediasi, tentunya pemerintah mendapat dukungan penuh dari Forkopimda, tokoh adat, dan masyarakat.
“Mari bersama kita jaga Mimika tetap kondusif. Semua persoalan bisa diselesaikan dengan cara damai dan bermartabat, tanpa saling menyalahkan,” pungkasnya. (*/)
Tinggalkan Balasan