FOTO BERSAMA – Yulian Solosa, Anggota DPRD Mimika, foto bersama para Ketua RT dan warga Kelurahan Koperapoka usai Reses II pada Rabu (5/7). (FOTO:YOSEF/TIMEX)
TIMIKA, TIMIKAEXPRESS.id – Serap aspirasi masyarakat di Kelurahan Koperapoka, Yulian Salosa, Anggota DPRD Mimika menggelar Reses II pada Rabu (5/7).
Reses di kantor Kelurahan Koperapoka dihadiri 13 Ketua RT sebagai representatif masyarakat kelurahan setempat.
“Reses kali ini saya mulai dari Kelurahan Koperapoka, dan hadirkan 13 Ketua RT di Kelurahan Koperapoka,” ujar Yulian Salosa ketika itu.
Dari jaring aspirasi warga saat reses, ada 5 poin penting yang disampaikan warga supaya didorong kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika untuk ditindaklanjuti pada program kegiatan pembangunan tahun 2024.
Lima poin aspirasi warga, yakni, pertama, masyarakat minta agar Jalan Bhayangkara dikembalikan jadi satu jalur.
Kedua, masyarakat minta Pemkab Mimika melalui Dinas PUPR serius melakukan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS).
Ketiga, masyarakat usulkan agar pada tempat yang rawan aksi kejahatan, baiknya dibangun Pos Peduli Keamanan (PeKa), sehingga pada malam hari masyarakat tidak ketakutan melewati daerah yang dianggap rawan.
Keempat, masyarakat sampaikan soal limbah minyak yang bersumber dari PLN diperhatikan, sehingga tidak meluber ke jalan saat turun hujan.
Kelima, para ketua RT juga meminta agar kesejahteraan diperhatikan dengan menaikkan tunjangan mereka.
“Saat ini Pemkab Mimika kasih honorarium kepada RT sebesar Rp 1 juta, kalau boleh dinaikkan karena tugas mereka berat, mereka juga menghadapi masyarakat dengan berbagai karakter. Pasalnya, para ketua RT bekerja keras semata mendukung Pemkab Mimika,” tandasnya.
Warga Perintis Usul Normalisasi DAS
Sementara itu, Samuel Bunai, Anggota DPRD Mimika yang melaksanakan Reses II di Kelurahan Perintis, Distrik Mimika Baru, menerima aspirasi warga terkait nomalisasi DAS, serta perbaikan data warga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Terkait data penerima BLT, ini dipertanyakan karena ada warha yang sebelumnya terima, tapi di 2023 sudah tidak lagi terdaftar namanya sebagai penerima manfaat bantuan.
Saat bertemu dengan konstituenya di Kelurahan Perintis, Rabu (5/7), Semuel yang didampingi aparatur kelurahan, dan staf DPRD Mimika, juga mendengar banyak masukan dari warga setempat.
La Ode, Ketua RT 03 Kelurahan Perintis, saat itu meminta Pemkab Mimika agar memperhatikan pembangunan jalan di wilayahnya.
Selain itu, Elisabeth Pakage, Ketua RT 09, mengatakan, di wilayah kerjanya ada kelompok ternak dan petani, dimana mereka banyak hadapi kendala, yakni kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, juga pakan untuk ternak.
“Masalah ini sudah lama, jadi kami minta ini jadi atensi dewan untuk ditindaklanjuti ke Pemkab Mimika,” harap Elisabeth.
Ia pun berharap adanya kenaikan honorarium RT, dan ke depan bisa diterima setiap bulan, tidak lagi per triwulan.
Menjawab aspirasi warga, Samuel menguraikan mulai normalisasi DAS agar pemukiman warga tidak lagi terdampak banjir, maka warga harus nyatakan komitmen tidak lagi membangun kandang ternak babi di bantaran DAS, dan kandang-kandang babi yang ada harus siap dibongkar.
Adapun terkait data penerima BLT, nantinya akan dikoordinasikan dengan dinas terkait.
“Saya pastikan aspirasi terkait program pembangunan akan diperjuangkan semampu saya,”pungkasnya. (acm/ela)
Tinggalkan Balasan