TANDATANGAN– Robert Mayaut, Kepala Dinas PUPR Mimika didampingi Yohana Paliling, Kepala Bappeda Mimika saat menandatangani berita acara ranwal RKPD pada Rabu (20/3) (FOTO: YOSEF/TIMEX)
TIMIKAEXPRESS.id – Rancang Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2025 mulai dibahas dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan awal RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2025 yang digelar di Hotel Cartenz, Rabu (20/3).
Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Mimika, perwakilan BUMN, BUMD, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dr Ida Wahyuni, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Mimika dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) Nomor 86 Tahun 2017, forum konsultasi publik yang dilaksanakan oleh Bappeda serta diikuti oleh pemangku kepentingan pembangunan untuk mengumpul aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah.
Dikatakan, RKPD Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dan masa transisi dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2020 sampai dengan 2024 di Kabupaten Mimika yang akan menjadi tujuan dan sasaran untuk dapat dicapai di RKPD Tahun 2025.
RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2025 ini mengusung tema “Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan ekonomi berbasis potensi lokal dan penguatan daya saing menuju Mimika yang unggul”, sebagaimana diarahkan untuk penyelenggaraan kelangsungan pemerintah daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga menyebutkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika Tahun 2023, index pembangunan manusia Kabupaten Mimika berada pada poin 75,91, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan di bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat sudah berjalan sesuai dengan harapan dan telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mimika.
Sebagaimana prioritas pembangunan di Tahun 2025 fokus pada penurunan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, penanganan inflasi serta untuk indikator kinerja utama lainnya diantaranya berhubungan dengan indikator pelayanan publik, indeks kualitas layanan infrastruktur, indeks pembangunan masyarakat, indeks penurunan pelanggaran hukum diharapkan kedepan semakin membaik.
Ia juga menegaskan, kemiskinan menjadi isu yang memerlukan perhatian semua. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Papua, presentase kemiskinan di Kabupaten Mimika sebesar 13,55 mengalami penurunan jika dibandingkan di Tahun 2022 dan 2021 yakni 14,17 persen dan 14,28 persen.
“Selama tiga tahun terakhir tingkat prsentase kemiskinan di Kabupaten Mimika nomor lima terendah di Papua setelah Merauke, Kota Jayapura, Jayapura dan Sarmi, ” katanya.
Namun lanjutnya, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, oleh karena itu perlu kerjasama seluruh pemangku kepentingaan untuk menangani masalah kemiskinan sehingga tingkat kemiskinan di Mimika menjadi terendah di Papua.
Ia juga mengatakan, untuk menurunkan kemiskinan dibutuhkan kesempatan kerja yang lebih banyak dan meningkatkan produktifitas usaha agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah.
Dirinya berharap Mimika dapat terus maju sebagai pusat perdagangan, bisnis, transit barang dan jasa di tanah Papua dengan menggunakan kesempatan dan potensi yang ada guna pembangunan berkelanjutan.
“Semoga pertemuan hari ini memberikan partisipasi yang positif untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2025. Seluruh kepala prangkat daerah kami ingatkan agar berpartisipasi memberikan aspirasi, harapan dari berbagai pihak dapat dihimpun untuk mempertajam indikator kinerja, tujuan dan sasaran program serta perangkat daerah guna meningkatkan indikasi kinerja utama sebagai sistem pencapaian kinerja daerah kabupaten Mimika,” ungkapnya.
Sementara itu, Yoseph Manggasa, Sekretaris Bappeda mengatakan, rata-rata tingkat penurunan kemiskinan di Mimika dari Tahun 2019 sampai 2023 sekitar 1,72 persen.
Hal ini menjadi poin untuk berkolaborasi bersama dalam menurunkan presentasi kemiskinan lewat intervensi kegiatan multi sector.
Sementara untuk pengangguran terbuka, untuk Mimika pada Tahun 2023 berada pada angka 7,62 persen, sementara pada tahun sebelumnya sekitar 5,29 persen atau terjadi peningkatan sekitar 2,33 persen.
“Ini yang menjadi tantangan kita bersama, kenapa sampai bisa naik angka pengangguran kita. Kita harus berkolaborasi dalam melakukan intervensi sehingga capaian pengangguran terbuka bisa diatasi,” ungkapnya.
Lanjutnya, isu strategis yang menjadi tantangan kedepannya yakni, saling bahu membahu berkolaborasi semua OPD untuk menyatukan fokus dalam tema pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan ekonomi berbasis potensi lokal dan penguatan daya saing menuju Mimika yang unggul. (acm)
Tinggalkan Balasan