Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi KEP2OKP dan Para Kepala daerah se Papua saat memberikan keterangan pers (FOTO: ISTIMEWA/TIMEX)
JAKARTA,TIMIKAEXPRESS.id – Presiden Prabowo Subianto meminta para gubernur, bupati, dan wali kota di Papua menjalin koordinasi yang erat dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEP2OKP) serta pemerintah pusat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.
Arahan tersebut disampaikan Presiden saat pertemuan dengan KEP2OKP dan para kepala daerah se-Tanah Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
“Saya minta para bupati dan gubernur berkoordinasi sangat dekat dengan komite, Bappenas, dan kementerian terkait agar prioritas pembangunan Papua jelas,” kata Prabowo.
Presiden mempersilakan kepala daerah menyusun kebutuhan dan kesulitan utama di wilayah masing-masing.
Menurut dia, tidak semua persoalan dapat diselesaikan sekaligus, sehingga penentuan prioritas menjadi penting.
Ia juga menyebut dana otonomi khusus Papua tahun ini telah dicairkan sebesar Rp 12,6 triliun.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan bahwa alokasi dana otsus Papua pada 2026 diperkirakan menurun menjadi sekitar Rp 10 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Presiden menyatakan akan mengupayakan penyesuaian kembali jika terdapat penghematan di sektor lain.
Presiden juga menegaskan agar dana otsus tidak digunakan untuk kepentingan perjalanan dinas luar negeri pejabat daerah.
Ia memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan pengawasan terhadap kepala daerah di Papua.
“Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana otsus. Rakyat sekarang sudah cerdas dan bisa mengawasi,” ujar Prabowo.
Presiden menegaskan kepala daerah bertanggung jawab langsung kepada rakyat, sementara pemerintah pusat dan kementerian terkait siap mendukung melalui berbagai program nasional. (*/)
Tinggalkan Balasan