Pj Bupati Valentinus: Wakia Cakupan Wilayah Mimika

Valentinus Sudarjanto Sumito (FOTO:DOK/TIMEX)

TIMIKA,TIMIKAEXPRESS.id – Disamping identitas budaya, keberadaan wilayah adat merupakan prasyarat bagi keberadaan masyarakat adat di Indonesia termasuk di Papua.

Wilayah adat dipahami sebagai suatu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun-temurun dihuni, dikuasai dan dikelola oleh masyarakat adat, baik sebagai penyangga sumber-sumber penghidupan maupun sebagai penanda atas identitas sosial yang diwarisi dari leluhur mereka, atau yang diperoleh melalui kesepakatan dengan masyarakat adat lainnya.

Identitas budaya dan wilayah adat inilah yang menjadi sumber hak kolektif bagi masyarakat adat, dan hak-hak ini merupakan hak konstitusional yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya.

Sebagaimana klaim terkait wilayah Kampung Wakia, yang dicapok bagian dari wilayah Kabupaten Deyai, ini tidak berdasar.

Wakia merupakan cakupan wilayah Kabupaten Mimika, baik secara territorial, bahkan telah diundang-undangkan.

“Wakia adalah cakupan wilayah Kabupaten Mimika,” tegas Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito kepada Timika eXpress, Kamis (10/10/2024).

Dikatakanya, adat-istiadat suatu wilayah bukan jadi patokan dalam menempatkan batas wilayah, melainkan batas wilayah ditetapkan secara adminitrasi, dan tentunya tercantum dalam Undang-Undang (UU), dan dasar UU menjadi pegangan pemerintah setempat.

“Soal klaim wilayah Wakia, ini merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk menyelesaikannya, karena melibatkan antar kabupaten. Memang dari Pemprov sudah informasikan akan digelar pertemuan di Mimika guna membahas soal tapal batas, sehingga ke depan tidak lagi ada klaim,” jelasnya.

Pada pertemuannya nanti akan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), juga OPD terkait.

“Secara administrasi soal wilayah Wakia,  itu sudah selesai, karena sudah sesuai undang-undang, tapi kalau soal adat, maka kita harus duduk bersama sama-sama tokoh adat, untuk membicarakan terkait batas adat. Penyelesaian ini bukan berarti memisahkan satu wilayah ada dengan wilayah adat lain, melainkan adanya perpindahan masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lain, namun tetap memegang teguh adat leluhur, yang mana secara administrasi dan undang-undang sudah jelas batas wilayahnya,” demikian Pj Bupati Valentinus. (eno)