PLENO – Suasana pelaksanaan Pleno I Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 dalam sesi bertema “Kota Toleran sebagai Fondasi Demokrasi dan Pembangunan Inklusif” di Kabupaten Mimika, Minggu (15/11). Forum ini membahas peran pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat toleransi di tengah keberagaman. (FOTO: SELVY/TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id – Menjaga toleransi di tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Mimika membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, baik pemerintah, kelompok kerukunan, tokoh agama, maupun masyarakat sipil.
Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen mendukung kegiatan keagamaan dan kebudayaan sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Mimika, Johannes Rettob, saat menjadi narasumber pada Sesi II Pleno I Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 bertema “Kota Toleran sebagai Fondasi Demokrasi dan Pembangunan Inklusif” di Mimika, Minggu (15/11).
Pernyataan itu disampaikan menanggapi pertanyaan Muh Nasir dari Ormas Seniom Mitra Puri Kabupaten Mimika mengenai upaya menjaga keutuhan masyarakat Timika di tengah keberagaman suku dan agama.
Johannes menekankan, salah satu langkah penting dalam merawat toleransi adalah memastikan pemerintah memberikan ruang dan dukungan kepada seluruh kelompok masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan daerah.
Menurut dia, kelompok-kelompok kerukunan yang ada di Mimika perlu dilibatkan dalam agenda pemerintah, termasuk kegiatan keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan.
Pelibatan tersebut dapat memperkuat komunikasi sekaligus membangun rasa kebersamaan di tengah perbedaan.
Selain itu, unsur Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dari berbagai agama juga perlu mendapat ruang dalam penyusunan maupun pelaksanaan program pemerintah.
Dengan keterlibatan tersebut, komunikasi dan kerja sama antarkelompok masyarakat diharapkan semakin terpelihara.
Upaya memperkuat toleransi, lanjutnya, juga perlu didukung melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan, kegiatan kebudayaan, pemberdayaan masyarakat, serta pelibatan generasi muda.
Dalam pleno tersebut, Johannes Rettob hadir bersama Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI Muhammad Adib Abdushomad, serta akademisi Papua, Dr. Septinus Saa.
Diskusi tersebut menjadi ruang berbagi pandangan dan pengalaman mengenai pentingnya toleransi sebagai fondasi demokrasi sekaligus prasyarat pembangunan yang inklusif.
Bagi Mimika, yang dihuni masyarakat dengan latar belakang suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang beragam, keterlibatan seluruh kelompok masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah.
Melalui KKT II, penguatan dialog, kolaborasi, dan partisipasi masyarakat diharapkan tidak berhenti pada pembahasan di ruang konferensi, tetapi diwujudkan dalam kebijakan dan kegiatan nyata yang mendorong kehidupan masyarakat yang damai, adil, dan setara. (*)








Tinggalkan Balasan