Pengendalian Inflasi, Stunting dan Kemiskinan Ekstrim jadi Program Kolaborasi
TABUH TIFA -Michael R. Gomar, Penjabat Bupati Mappi saat menabuh Tifa tanda dimulainya kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mappi Tahun 2024 pada Jumat (15/3) (FOTO: IST/TIMEX)
TIMIKAEXPRESS.id – Michael R. Gomar, Penjabat Bupati Mappi membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mappi Tahun 2024 Dalam Rangka Penyusunan RKPD tahun anggaran 2025 di GOR Kepi pada Jumat (15/3).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh kepala OPD dan Forkompimda dan para tokoh dan masyarakat di Kabupaten Mappi. Musrenbang mengusung tema
“Pemantapan inklusivitas ekonomi dan sosial yang berdaya saing dan berkelanjutan disertai menguatnya stabilitas wilayah dan prestasi tata kelola untuk pelayanan publik berkualitas”.
Michael R. Gomar, Pj Bupati Mappi berharap program prioritas yang sudah diinput dan sudah disampaikan ke Bapperida untuk disampaikan ke Bapperida Provinsi Papua Selatan dan selanjutnya disampaikan ke Musrenbang Nasional dapat diakomodir.
“Mudah-mudahan beberapa program prioritas yang berkelanjutan sampai dengan tahun ini bisa berkesinambungan sampai Tahun 2025 nantinya. Hal itu juga tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia,” jelasnya.
Ia juga menekankan, beberapa cacatan yang perlu diperhatikan diantaranya, program strategis nasional yang merupakan kebijakan pemerintah pusat antara lain pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan ekstrem dan penangan stunting.
Ketiga program prioritas ini wajib menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanan program kegiatan sepanjang Tahun 2024 dan Tahun 2025 mendatang.
Oleh sebab itu, dalam penyusunan program prioritas Tahun 2025 harus melakukan intervensi program prioritas agar dapat berkesinambungan.
Ia juga menambahkan, program prioritas ini sesuai dengan mandatori pemerintah pusat baik sektor pendidikan, sektor kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu permasalahan dan kendala yang dihadapi di Kabupaten Mappi sampai saat ini adalah masih berharap mendapatkan transfer dari pemerintah Pusat baik itu dana DAK, DAU dan OTSUS yang memang cukup banyak menjadi tanggungjawab pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah dengan jumlah PAD yang sangat terbatas di Kabupaten Mappi.
“Tentunya kita sangat berharap penambahan dana transfer ini bisa terus meningkat, sehingga bisa dapat grafiknya mulai tahun anggaran 2019 sampai 2024 APBD kita terus meningkat dari tahun 2022 mencapai Rp1,3 triliun. Tahun 2023 1.4 dan tahun 2024 1.5 T, yang sebagian besar bersumber dari dana transfer. Ada peningkatan dana Otsus, DAU Peruntukan, DAU Umum, dan DAK, ” ungkapnya.
Ia berharap, pengelolahan dana ini harus benar-benar tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia juga mengungkapkan, terkait dengan capaian program kegiatan, sebenarnya ini adalah indikator penilaian kinerja bagi seluruh pimpinan OPD. Pelaporan dan pemanfaatan anggaran program kegiatan juga harus diselesaikan tepat waktu tahun anggaran berjalan.
Ia menyebutkan, jumlah penduduk di Kabupaten Mappi tahun ini sebanyak 109.139.000 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan baik OAP maupun Non OAP.
Untuk OAP di Kabupaten Mappi masih berkisar di angka 75-80 persen dan Non OAP 20-25 Persen itu sesuai data Dinas Dukcapil Mappi.
Artinya, jumlah OAP di Kabupaten Mappi lebih banyak dari Non OAP. Oleh sebab itu pemanfaatan program kegiatan yang sudah direncanakan, ditetapkan harus benar – benar dilaksanakan dan bermanfaat secara langsung bagi masyarakat.
“Selain itu, tenaga honorer atau PKD yang selama ini pembiayaan atau penganggaran cukup besar untuk pembayaran honor PKD dengan jumlah 2.741 orang ini tentunya juga membebani APBD kita. Sehingga program prioritas di OPD kadang juga tidak dilaksanakan karena kemampuan fiskal daerah yang sangat terbatas, ” ungkapnya.
Dirinya bersyukur karena 450 CPNS dan P3K sudah melaksanakan test CAT, dan telah mendapatkan laporan kurang lebih 443 orang dinyatakan lulus.
Selain itu, untuk PPPK tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan dengan jumlah 823 orang juga dinyatakan lulus. Hal ini tentunya dapat mengurangi jumlah PKD yang ada di Kabupaten Mappi.
BKPSDM juga sudah menerima SK dari Menpan RB untuk pengangkatan formasi CPNS dan PPPK tahun 2024, dan bulan April mendatang sudah mulai dilakukan seleksi.
Secara khusus untuk Kabupaten Mappi dengan formasi kuota 2.787 orang yang nantinya terbagi antara CPNS dan P3K. Dan untuk Provinsi Se – Tanah Papua pada umumnya hanya Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Mappi yang mendapatkan kuota formasi tahun 2024.
Pj Bupati juga mengajak para pimpinan OPD mengevaluasi capaian kinerja di tahun 2023 dan 2024. Beberapa capaian yang sudah dicapai tahun 2023 dengan capaian penilaian yang baik dari Ombusmand RI, Menpan RB dari Pemkab Mappi mendapatkan penilaian reformasi birokrasi yang sebelumnya nol, tetapi tahun 2023 lalu mendapat capaian nilai yang baik.
Begitu juga nilai MCP KPK, nilai LPPD, nilai Sakip, dan LKPD yang mana sampai saat ini masih terus diperjuangkan dan memperoleh capaian hasil opini yang baik.
“Jadi, tahun 2024 ini juga, kita akan membangun 40 unit tempat ibadah, rehabilitasi bangunan ibadah mulai dari kota Kepi hingga tempat ibadah di kampung-kampung. Begitu juga dengan infrastruktur pembangunan jalan, pelabuhan dan pembersihan normalisasi sungai serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dukungan sarana dan prasarana perahu viber dan motor dinas kepada kepala sekolah juga kita sudah siapkan ditahun ini. Begitu juga untuk dinas kesehatan pengembangan rumah sakit, puskesmas, pustu, layanan rujukan kesehatan masyarakat, Serta bantuan dana stimulan untuk pelaku UMKM mama- mama Papua, Insentif Tokoh Agama, Tokoh Adat dan layanan kedukaan masyarakat yang meninggal, terus kita lakukan di tahun 2024,”ungkapnya. (acm)
Tinggalkan Balasan