Berita TimikaPENKES

Pemkab Mimika Gelar Koordinasi Terpadu Intervensi Penurunan Stunting

FOTO BERSAMA : Ida Wahyuni, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika saat foto bersama seluruh peserta kegiatan koordinasi terpadu penurunan stunting pada Senin (29/4) (FOTO: YOSEF/TIMEX)

TIMIKAEXPRESS.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar pertemuan Koordinasi Terpadu Intervensi Penurunan Stunting Integrasi Aksi I dan II di Hotel Horison Ultima pada Senin (29/4).

Kegiatan yang berlangsung hingga tanggal 2 Mei 2024 ini dibuka langsung oleh Ida Wahyuni, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika.

Yunilci Ayuntuwe Lamusa, Selaku Ketua Panitia Kegiatan mengatakan, tujuan Kegiatan Aksi 1 Dan 2 Ini adalah untuk membantu pemerintah kabupaten dalam menentukan program/kegiatan yang diprioritaskan alokasinya dan menentukan upaya manajemen layanan untuk meningkatkan akses 5 kelompok sasaran terhadap intervensi spesifik dan sensitif serta menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan analisis situasi dan memberikan acuan bagi pemerintah kabupaten untuk mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Sementara itu, Ida Wahyuni, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi dilaksanakan dengan pendekatan holistik, tematik dan spasial (hits).

Upaya penurunan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan sensitive dilakukan secara terintegrasi atau terpadu, keberhasilan pendekatan ini yang dilakukan pada sasaran prioritas di lokasi focus untuk mencegah dan menurunkan stunting.

“Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya melakukan sinkronisasi program dengan pendekatan multi sektor. Pelaksanaan kegiatan aksi ini dalam rangka analisis situasi program penurunan stunting dan memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya pada daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi,” jelasnya.

Lanjutnya, perencanaan dan penganggaran harus berbasis data untuk meningkatkan kesesuaian pengalokasian program dan kegiatan dari berbagai sumber pendanaan dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan intervensi.

Ia menambahkan, target nasional sampai tahun 2024, menurunkan prevalensi stunting sebesar 14 persen. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri.

“Kita jangan pernah lengah, intervensi program dan kegiatan penurunan angka stunting harus tetap dijalankan secara berkelanjutan sampai ke kelompok terkecil di masyarakat yakni keluarga, baik di kampung maupun di kota,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan, sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah juga penting. Jangan saling lempar tanggung jawab, karena penanganan stunting tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab Dinas Kesehatan maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana semata.

“Saya berharap kepada tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Mimika, saya tegaskan, susun strategi dan sinergi agar semua lini bergerak cepat dalam melakukan penanganan penurunan stunting ini. Terkhusus untuk kampung -kampung yang menjadi fokus, penanganan tahun ini. Jika ada perangkat daerah, distrik, kampung dan kelurahan maupun pihak swasta yang tidak bersedia mendukung program dan strategis yang telah kita susun, segera lapor dan akan kita berikan tindakan sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya. (acm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Back to top button