PESERTA-Tampak para peserta sosialisasi Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan, yang dilaksanakan Anggota Komisi VI DPR RI, dengan menggandeng PT BTN (Persero), di Jayapura, Jumat (26/5). (FOTO: IST/TimeX)
TIMIKA,TimeX
Komisi VI DPR-RI, mendukung eksistensi Bank BTN dalam pemenuhan pembiayaan rumah rakyat.
Terkait dengan itu, Trifena M Tinal, Anggota Komisi VI, dari Fraksi Golkar, Perwakilan Papua, melaksanakan sosialisasi tentang peran aktif PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).
Kegaiatn dilaksanakan di Hotel Jasmine Jayapura, Papua, Jumat 26 Mei 2023, sekitar pukul 10.00 WIT, dengan melibatkan berbegai elemen masyarakat.
Kata Trifena, peran BTN sangat penting dalam menjalankan fungsinya sebagai bank yang fokus pada pembiayaan rumah rakyat.
Peran tersebut perlu didukung berbagai stakeholder termasuk Komisi VI DPR, agar Bank BTN bisa lebih besar lagi dalam membiayai rumah rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Backlog perumahan yang saat ini mencapai 12,7 juta unit, bukanlah tugas dari Bank BTN semata untuk bisa mengurangi angka yang sangat tinggi tersebut.
DPR akan mendukung dengan menerbitkan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa tumbuh.
Sektor properti khususnya perumahan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Pasalnya, dampak langsung dari sektor perumahan akan dirasakan oleh sekitar 174 sektor turunannya seperti industri semen, pasir, cat, batu dan lain sebagainya.
DPR juga mengapresiasi Bank BTN yang berkontribusi sangat besar terhadap suksesnya program sejuta rumah yang menjadi andalan Pemerintahan Jokowi. Selain mewujudkan rumah impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sektor perumahan juga menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit rumah.
Sehubungan dengan hal tersebut, DPR mendukung Relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk Sektor Perumahan diperpanjang. Hal ini penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan.
DPR juga meminta kepada pemerintah daerah setempat dan stakeholder terkait pembangunan perumahan untuk mendukung gerakan masyarakat mudah punya rumah seperti memberikan kemudahan perizinan.
Pasalnya, peluang bisnis pembangunan perumahan terbuka sangat lebar, dimana
masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah termasuk para milenial yang jumlahnya sekitar 31 persen dari total penduduk Indonesia.
Kemudian perbankan seperti Bank BTN perlu terus dilibatkan dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah. Dan terakhir, DPR akan mengawal percepatan impelementasi Bank Tanah untuk memastikan ketersediaan lahan agar memudahkan suplai rumah terjamin dengan harga yang terjangkau.(jet)
