Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Nancy Raweyai. (FOTO: YUDIT/TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id – Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Nancy Raweyai, menyoroti persoalan pengangguran di kalangan pemuda serta penanganan pengungsi asal Kabupaten Puncak.
Ia mendorong pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK), pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penguatan sinergi pemerintah untuk menjawab persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
Nancy mengatakan, berdasarkan pengamatannya di lapangan, banyak lulusan muda yang telah menyelesaikan pendidikan selama tiga hingga empat tahun, tetapi belum memperoleh pekerjaan tetap.
Kondisi tersebut dinilai berkaitan dengan terbatasnya lapangan kerja baru dan penyerapan tenaga kerja yang masih banyak diharapkan melalui formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan aparatur sipil negara (ASN).
“Banyak pemuda yang sudah lulus 3–4 tahun masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kami berharap rencana pembentukan Balai Latihan Kerja dapat segera direalisasikan, disertai dukungan modal dan pendampingan bagi pelaku usaha,” ungkapnya.
Menurut Nancy, wacana pembentukan BLK di Papua Tengah telah dibicarakan sejak masa Penjabat Gubernur.
Ia berharap rencana tersebut segera direalisasikan agar para pemuda memiliki akses terhadap pelatihan keterampilan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja maupun peluang usaha.
Selain keterampilan, akses permodalan dan pendampingan pengelolaan usaha juga menjadi tantangan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha mandiri.
Nancy mencontohkan sejumlah pelatihan pengembangan usaha yang telah dilakukan di Nabire dan Timika, antara lain pengolahan ikan asap dan ikan teri.
Namun, tanpa dukungan modal yang memadai, usaha yang dirintis melalui pelatihan tersebut berisiko sulit berkembang dan berkelanjutan.
Padahal, menurutnya, potensi pengolahan hasil perikanan dan berbagai produk lokal masih dapat dikembangkan melalui peningkatan kualitas produk, kemasan, serta dukungan usaha yang berkelanjutan.
“Jika pengangguran pemuda dibiarkan terus-menerus, dikhawatirkan akan meningkatkan tingkat kriminalitas di wilayah kita,” jelas Nancy.
Selain persoalan ketenagakerjaan, Nancy menyebut masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait bantuan rumah layak huni, bantuan ternak, dan bantuan pertanian.
Aspirasi tersebut akan diperjuangkan untuk masuk dalam pokok-pokok pikiran dewan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mendatang.
Nancy juga menyoroti penanganan pengungsi asal Kabupaten Puncak yang meninggalkan wilayah asal akibat kondisi keamanan.
Menurutnya, masih terdapat warga yang belum terdata secara resmi sebagai pengungsi sehingga kebutuhan dan akses mereka terhadap fasilitas pendukung belum terpenuhi secara optimal.
Ia mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten telah melakukan upaya penanganan.
Namun, masih ada keluhan masyarakat terkait bantuan yang dinilai belum diterima secara langsung.
“Kita masih berada dalam masa transisi provinsi baru, di mana pembagian kewenangan antara kabupaten dan provinsi masih dalam penyesuaian. Oleh karena itu, sinergi antar-pihak sangat diperlukan agar ego sektoral dapat dikurangi dan program untuk masyarakat dapat berjalan maksimal,” tambahnya.
Untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi masyarakat, Nancy berencana mengunjungi enam titik di wilayah Papua Tengah.
Kunjungan tersebut ditujukan untuk memantau situasi di lapangan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan penyusunan program pembangunan pada tahun berikutnya.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak terkait dapat diperkuat agar penanganan pengangguran, pengembangan usaha masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan pengungsi dapat dilakukan secara terpadu. (*)
Tinggalkan Balasan