TIMIKA, timikaexpress.id – Pemerintah Kabupaten Mimika menghadapi tekanan fiskal pada tahun anggaran 2026 akibat penurunan signifikan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan.
Penurunan tersebut berkaitan dengan berkurangnya produksi dari PT Freeport Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah.
Berdasarkan data yang dihimpun, realisasi DBH pada tahun sebelumnya mencapai sekitar Rp1,9 triliun.
Namun pada tahun ini, jumlah tersebut turun menjadi sekitar Rp1,1 triliun, atau berkurang kurang lebih Rp800 miliar.
Kondisi ini berdampak langsung terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika, mengingat tingginya ketergantungan daerah terhadap sektor tersebut.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyampaikan bahwa sekitar 80 persen pendapatan daerah selama ini bersumber dari dana bagi hasil pertambangan.
“Penurunan ini tentu menjadi tantangan bagi keuangan daerah, sehingga perlu langkah penyesuaian dalam pengelolaan anggaran,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan anggaran, termasuk menerapkan efisiensi belanja serta memprioritaskan program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah dinamika penerimaan yang mengalami penurunan.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Mimika juga akan mendorong penguatan sumber-sumber pendapatan lain guna mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. (*)
Penulis : Yudith Sanggu
Editor : Maurits Sadipun
Tinggalkan Balasan