BERPOSE– Gery Okoware (posisi duduk) saat berpose bersama pengurus Lemasko. (FOTO: Indri/TIMEX)
TIMIKA,TimeX
Gerry Okoware, Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Kabupaten Mimika berharap, pelantikan Pj Bupati Mimika, oleh Ribka Haluk, Pj Gubernur Papua Tengah, tidak menimbulkan polemik.
Masyarakat juga diimbau untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban Masayrakat (Kamtibmas).
Ditemui di kediamannya, Jalan Serui Mekar, Selasa (21/6), Gerry berharap status hukum Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Plt Bupati Johannes Rettob diperjelas, agar tidak membingungkan masyarakat, sehingga keputusan Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) menunjuk Pj Bupati, tidak menimbulkan kisruh di tengah-tengah masyarakat.
Menurut Gerry, keputusan PJ Gubernur Papua Tengah untuk melantik PJ Bupati Mimika, seharusnya menunggu status inkrah dari penegak hukum, sebab keputusan ini, diyakini akan berdampak pada penyerapan anggaran.
“Ini sangat membingungkan, apa kita punya dua bupati ya? Atau bagaimana, Johannes Rettob juga masih mengakui dirinya sebagai Plt Bupati, jangan hanya gara-gara ini Mimika kisruh,” tuturnya.
Gerry juga sangat menyangkan, Pj Bupati yang telah dilantik, bukan berasal dari OAP, padahal menurut Gery, Pj Gubernur Papua Tengah sangat paham akan hal tersebut.
Di kesempatan itu juga Gerry menegaskan bahwa siapapun yang menghadiri pelantikan PJ Gubernur di Nabire, bukan mewakili lembaga adat, melainkan hanya individu. Bahkan ia juga mengatakan bahwa Lemasko tidak memberikan rekomendasi terkait aksi demo yang rencananya dilakukan esok hari (hari ini-red).
“Tidak ada rekomendasi dari Lemasko kepada siapapun kalaupun ada, itu bukan dari kami, saya sudah sampaikan hal ini kepada pihak keamanan, karena kami ingin keamanan di Mimika tetap terjaga,” pungkasnya. (ela)
