Mariunus Tandiseno (FOTO: Indri/TIMEX)
TIMIKA, TIMIKAEXPRESS.id – Guna melihat langsung progres pembangunan di 2023, Komisi C DPRD Mimika, Papua Tengah akan segara melakukan peninjauan berbagai proyek, khususnya proyek multi years yang ada di wilayah setempat.
“Fungsi kami salah satunya adalah pengawasan pembangunan. Karena itu, kami akan segera melakukan peninjauan ke lapangan, untuk melihat progres pembangunan apakah sesuai kontrak atau tidak. Sebab ada dugaan, ada yang jalan cepat, ada yang kurang. Yang kurang berjalan ini yang akan kami pertanyakan ke dinas terkait”.
Demikian ditegaskan Mariunus Tandiseno kepada Timika eXpress di ruang kerjanya, Rabu (28/6).
Adapun fungsi pengawasan dimasudkan agar semua proyek yang dikerjakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mimika ini bisa diselesaikan tepat waktu dan dijamin kualitasnya.
Hal ini mengingat hingga pertengahan tahun 2023, serapan anggaran masih minim. Kami dorong supaya program kegiatan yang belum berkontrak segera direalisasikan agar penyerapan anggaran lebih maksinal.
Politisi Partai Golkar ini pun berharap pada Agustus mendatang, serapan anggaran Kabupaten Mimika sudah pada posisi 30 hingga 50 persen, terutama pada proyek-proyek multi years.
“Kami akan tinjau beberapa proyek multi years, baik infrasruktur jalan maupun gedung, karena sesuai kontrak ada yang rampung Agustus nanti. Namanya proyek multi years inikan terus berjalan, khususnya pekerjaan yang kontraknya sampai Agustus, ini yang kita cek progresnya sudah sejauh mana,” tegasnya lagi.
Melihat kondisi yang ada, Mariunus tidak menampik kalau ada OPD lingkup Pemkab Mimika masih bergelut dengan proses lelang, dan belum realisasikan pekerjaan fisiknya.
“Kalau benar demikian, ini sangat disayangkan sekali, karena tahun anggaran terhitung sejak Januari 2023 lalu bukan tengah semester. Keterlambatan ini selalu terjadi dari tahun ke tahun, seharusnya pengalaman tahun sebelumnya jadi pelajaran dan tidak terulang,” tandas Mariunus.
Secara terpisah, Bambang Wiji Wijaksono, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Mimika, mengungkapkan, kebiasaan OPD melakukan pelelangan perencanaan dan fisik dalam satu tahun anggaran.
Padahal, seharusnya tahun 2022 lalu sudah dilakukan perencanaan, sehingga masuk 2023 langsung diikuti dengan realisasi progres fisik.
“Ini mekanisme yang baik. Memang tidak ada yang melarang hal demikian, namun baiknya persiapan dilakukan sebelum tahun efektif realisasi anggaran,” demikian Bambang. (ela)
