Lucia Rizka Andalucia (FOTO: YOSEF/TIMEX)
TIMIKA, TIMIKAEXPRESS.id – Dr. Dra. Lucia Rizka Andalucia, Apt, M.Pharm, MARS, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Farmalkes) pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan, kekosongan obat malaria yang kadang terjadi di Papua karena bahan baku obat diimpor dari luar negeri.
Hal itu disampaikannya saat ditemui wartawan usai membuka Rakerkesda ke-II di Hotel Horison Diana pada Rabu (18/10).
Meskipun begitu, ia mengungkapkan hal itu tidak hanya terjadi pada obat malaria tetapi juga jenis obat lainnya. Dikatakan, terkait obat malaria yang perlu dilakukan adalah melakukan perencanaan yang tepat, agar pengadaan ditingkat nasional lebih tepat jumlah dan waktunya.
“Memang benar, karena untuk obat malaria kita (Kemeterian Kesehatan) 100 persen impor, untuk jenis obatnya DHP dan artesunat,” ungkapnya.
Menurutnya saat ini Kemenkes Indonesia sedang mempersiapkan agar obat-obatan tersebut dapat diproduksi di Indonesia.
“Sehingga dapat disuplai ke masyarakat kita disini Papua dengan lebih cepat,” tegasnya.
Selain menuju kemandirian obat malaria, katanya kedepan integrasi melalui sistem Satu Sehat, distribusi obat bisa dilacak dari Fasilitas Kesehatan (Faskes) hingga ke pasien.
“Jadi kita bisa tahu, puskesmas ini kosong, ini kosong, jumlahnya berapa, masyarakat yang butuh berapa, sehingga perencanaan kebutuhan obat lebih tepat. Dengan perencanaan lebih tepat, maka pengadaan dan penyaluran lebih cepat,” ungkapnya.
Ditanya soal kapan kemandirian obat malaria akan terwujud ia mengaku hal itu akan dicapai secara bertahap.
“Tahun 2023 ini sudah ada 24 bahan baku obat yang diproduksi, tahun 2024 ada tambahan lagi 28 yang bisa diproduksi, dan obat malaria masuk salah satu target (kemandirian),” jelasnya.
Ia menambahkan pengelola produksi obat secara mandiri dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pihak swasta yang berkecimpung di bidang farmasi. (acm)
Tinggalkan Balasan