ILUSTRASI – Salah satu infrastruktur jembatan di Distrik Jila yang dibangun oleh Dinas PUPR Mimika pada Tahun 2022 ( FOTO: IST/TIMEX)
TIMIKAEXPRESS.id – Fraksi Kelompok Khusus menyoroti kesenjangan infrastruktur dan pendidikan di wilayah pesisir dan pegunungan yang terisolasi akibat terbatasnya akses transportasi, baik darat, laut, maupun udara.
Ketua Fraksi Kelompok Khusus, Abrian Katagame, menyampaikan hal ini dalam Sidang Paripurna II Masa Sidang II DPRK Mimika, dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRK terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Ranperda PP-APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024.
“Infrastruktur jalan dan jembatan yang belum memadai, begitu pula dengan perumahan layak huni dan sumber air bersih yang masih kurang, terutama di wilayah pelosok,” ujar Abrian, Kamis (3/7/2025).
Selain itu, menurut Abrian, kebutuhan akan fasilitas perbankan di daerah pelosok juga harus menjadi perhatian pemerintah demi memudahkan aktivitas transaksi ekonomi di wilayah seperti Jila, Alama, Hoya, dan Tembagapura.
Sementara itu, daerah pesisir seperti Kampung Aparuka di Distrik Mimika Barat pun mengalami persoalan serupa.
Di Distrik Mimika Tengah, tepatnya di Kampung Timika Pantai, jembatan penghubung antara kampung lama dan kampung baru kini dalam kondisi sangat memprihatinkan karena telah terputus.
Hal serupa juga terjadi di sejumlah distrik lain di wilayah pesisir.
“Jembatan merupakan penunjang utama aktivitas ekonomi warga, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir. Oleh karena itu, hal ini harus menjadi perhatian serius agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” tegas Abrian.
Dalam upaya mewujudkan misi pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sektor pendidikan di wilayah pedalaman juga memerlukan perhatian khusus, terutama di daerah seperti Alama hingga Duma.
“Di Kampung Duma, misalnya, tidak terdapat sekolah. Beberapa distrik memang memiliki sekolah, namun tidak ada guru. Kalaupun ada, satu guru harus mengajar enam kelas. Permintaan masyarakat dari wilayah pesisir dan pegunungan akan pembangunan sekolah perlu benar-benar dipertimbangkan,” kata Abrian lagi.
Tidak hanya itu, kondisi perumahan guru di Arwanop juga mengalami kerusakan berat, termasuk di Distrik Agimuga.
“Di Ayuka, kondisi sekolah sudah tidak layak pakai. Balai kampung pun tidak tersedia, sehingga masyarakat harus menggunakan gedung serba guna yang juga difungsikan sebagai ruang ibadah atau gereja,” tambahnya.
Fraksi Kelompok Khusus juga menyoroti pola pemberian bantuan pendidikan yang selama ini dinilai tidak memiliki target yang jelas, sehingga sering kali tidak tepat sasaran.
“Karena itu, bantuan pendidikan sebaiknya difokuskan pada pemberian beasiswa bagi mahasiswa, seperti pembayaran uang kuliah semester secara langsung serta bantuan biaya akomodasi lainnya. Tentunya, semua itu harus dilakukan secara selektif dan tepat sasaran. Ini menjadi bahan evaluasi bersama,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan