DPR Papua Tengah Kritik Penanganan Konflik Kwamki Narama, Bupati Mimika: Hukum Positif Prioritas

BONGKAR – Aparat keamanan saat membongkar tenda-tenda konflik di Distrik Kwamki Narama, Senin (5/1/2026). (FOTO:ISTIMEWA)

TIMIKA, timikaexpress.id — Anggota DPR Provinsi Papua Tengah sekaligus tokoh Amungme, Yohanes Kemong, menyoroti penanganan konflik antarwarga di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang dinilai belum tertangani secara optimal.

Dalam pernyataan yang beredar di sejumlah grup WhatsApp, Selasa (6/1/2026), Yohanes menilai Pemerintah Kabupaten Mimika belum konsisten dalam menyelesaikan konflik sosial, khususnya yang melibatkan masyarakat asli Papua.

“Banyak konflik sosial di Mimika sejak tahun lalu yang hingga kini belum tuntas,” ujar politisi PKB Dapil Mimika.

Menurut Yohanes, konflik di Kwamki Narama yang melibatkan warga dengan hubungan kekeluargaan telah berlangsung lebih dari tiga bulan dan menelan sedikitnya 11 korban jiwa, serta ratusan warga luka-luka.

Ia juga menyinggung persoalan tapal batas di Kapiraya yang dinilai belum diselesaikan secara menyeluruh.

Yohanes menyatakan keprihatinannya karena konflik berkepanjangan berdampak langsung pada aktivitas masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan warga.

Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan bahwa penanganan konflik Kwamki Narama telah dibahas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk langkah-langkah pengamanan dan penyelesaian jangka panjang.

Menurutnya, konflik tersebut pada prinsipnya dapat diselesaikan, namun pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mengutamakan penegakan hukum positif.

“Konflik ini harus diselesaikan dengan hukum positif. Tidak boleh ada pembiaran, karena tanpa ketegasan, konflik akan terus berulang,” tegas Bupati Rettob.

Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Mimika bersama Forkopimda berencana menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur penanganan konflik internal.

“Saya juga sudah komunikasi dengan Gubernur Papua Tengah terkait penyusunan Perda konflik internal, agar ke depan penyelesaian konflik seperti ini memiliki payung hukum yang jelas,” pungkasnya. (via)