Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Mimika, Germania Jeujanan. (FOTO: YUDIT/TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id – Pemerintah Kabupaten Mimika menyiapkan skema orang tua asuh bagi anak stunting dengan melibatkan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah daerah.
Selain program penanganan stunting, pembangunan gedung Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang dilengkapi rumah aman dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) juga direncanakan mulai tahun depan.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Mimika, Germania Jeujanan, mengatakan sejumlah program prioritas tengah disiapkan untuk memperkuat penanganan stunting, pemenuhan indikator Kota Layak Anak, serta pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
Menurutnya, penanganan stunting merupakan program nasional yang membutuhkan keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Salah satu langkah yang dirancang Pemkab Mimika adalah membentuk skema orang tua asuh dengan melibatkan seluruh pejabat daerah.
Melalui rancangan Peraturan Bupati (Perbup), setiap pejabat di lingkungan Pemkab Mimika nantinya diwajibkan menjadi orang tua asuh minimal bagi satu anak stunting.
Germania menjelaskan, skema tersebut tidak berarti anak dipindahkan atau tinggal bersama orang tua asuh.
Pendampingan dilakukan dengan memantau kondisi anak, termasuk perkembangan psikologis, serta memberikan bantuan tambahan sesuai kebutuhan, seperti makanan, pakaian, dan dukungan lainnya.
“Orang tua asuh itu dalam arti bukan anak itu kita bawa ke saya punya rumah, tidak. Jadi saya hanya berhak datang untuk melihat dia kondisi psikisnya seperti apa, kemudian memberikan bantuan misalnya tambahan makanan, mungkin ada pakaian,” ujar Germania.
Data anak yang akan menjadi sasaran program tersebut bersumber dari Dinas Kesehatan.
Pelaksanaannya akan melibatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Puskesmas, sementara rancangan Perbup yang mengatur skema tersebut masih dalam proses di bagian hukum.
Selain penanganan stunting, DP3AP2KB juga menyiapkan pembangunan gedung PPA yang akan dilengkapi rumah aman dan UPTD untuk mendukung pelayanan serta penanganan kasus perempuan dan anak.
Germania menyebutkan, lokasi pembangunan telah disetujui Bupati Mimika dan berada di atas lahan milik pemerintah daerah, tepatnya di perempatan lampu merah depan Keuskupan Timika. Pembangunan gedung tersebut direncanakan mulai tahun 2027.
Di sisi lain, Mimika juga masuk dalam program Kota Layak Anak. Namun, penjelasan lebih lanjut mengenai program dan indikator yang akan menjadi fokus pemerintah daerah akan disampaikan Kepala DP3AP2KB.
Melalui program orang tua asuh dan pembangunan fasilitas perlindungan perempuan dan anak, Pemkab Mimika diharapkan dapat memperkuat penanganan stunting sekaligus meningkatkan akses pelayanan pendampingan dan perlindungan bagi perempuan dan anak di Mimika. (*)







Tinggalkan Balasan