MENUNJUKKAN – Seorang petugas pengamanan internal PTFI menunjukkan surat rekomendasi palsu yang diterbitkan oknum berinisial FT saat menemui masyarakat pendulang di tanggul barat, area konsensi PTFI, Rabu (18/11/2026). (FOTO:IST/TIMEX)

MIMIKA, timikaexpress.id – Sejumlah masyarakat pendulang emas tradisional di kawasan Tanggul Barat, area operasional PT Freeport Indonesia (PTFI), diduga menjadi korban praktik penipuan menggunakan surat rekomendasi yang diterbitkan oknum berinisial FT.

Surat rekomendasi yang mencatut nama PT Tinakon dan Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO), Gregorius Okoare, tersebut diduga digunakan untuk meyakinkan masyarakat bahwa aktivitas pendulangan emas di kawasan itu diperbolehkan.

Padahal, kawasan tersebut merupakan area konsesi PTFI yang tidak diperuntukkan bagi aktivitas pendulangan emas.

Untuk mendapatkan surat rekomendasi tersebut, masyarakat diduga diminta membayar sejumlah uang.

Nominalnya bervariasi, mulai dari Rp500.000, Rp700.000 hingga Rp1 juta. Bahkan, Ketua LEMASKO Gregorius Okoare mengungkapkan dugaan pungutan mencapai Rp3 juta hingga Rp7 juta untuk setiap surat rekomendasi.

Persoalan ini mencuat setelah petugas pengamanan internal PTFI bersama personel Brimob yang bertugas mengamankan objek vital nasional (Obvitnas) mendatangi sejumlah masyarakat yang melakukan aktivitas pendulangan di kawasan dataran rendah PTFI.

Dalam video berdurasi 5 menit 35 detik yang diperoleh Timika eXpress, terlihat petugas pengamanan PTFI mempertanyakan keabsahan surat rekomendasi yang ditunjukkan masyarakat.

Salah satu petugas menegaskan bahwa surat tersebut tidak serta-merta menjadi dasar atau izin bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas pendulangan di kawasan operasional perusahaan.

Petugas juga mengingatkan masyarakat agar membaca dan memahami setiap poin dalam surat tersebut sebelum menjadikannya sebagai dasar untuk melakukan kegiatan pendulangan.

Ia menegaskan, tim yang turun ke lokasi bukan bertugas memberikan sosialisasi ataupun menerbitkan izin, melainkan menindaklanjuti hasil sosialisasi sebelumnya yang telah melarang aktivitas pendulangan.

“Tim ini tidak punya kewenangan untuk memberikan izin. Kami datang untuk menindaklanjuti hasil sosialisasi sebelumnya. Hasil sosialisasi sudah jelas, tidak boleh ada lagi aktivitas pengambilan di lokasi ini. Jadi, tidak ada lagi sosialisasi. Jika ditemukan, tangkap, angkat, dan bawa,” ujarnya.

Petugas tersebut juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan larangan yang telah disampaikan. Menurutnya, perusahaan telah berulang kali mengerahkan personel dan sumber daya untuk menyelesaikan persoalan aktivitas pendulangan di kawasan tersebut.

Ketua LEMASKO Tempuh Jalur Hukum

Menyikapi dugaan tersebut, Ketua LEMASKO Gregorius Okoare melaporkan dugaan pencatutan nama dirinya dan lembaga adat yang dipimpinnya ke Polres Mimika.

Laporan itu disampaikan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Mimika, Jalan Cenderawasih, Rabu (18/11/2026).

Gregorius mengatakan, langkah hukum tersebut ditempuh untuk memulihkan nama baiknya yang dinilai tercemar akibat penggunaan nama dan identitas LEMASKO dalam penerbitan surat rekomendasi yang tidak pernah dikeluarkannya.

Ia mengungkapkan, terdapat oknum yang diduga menerbitkan surat rekomendasi atas nama Tinakon, yang menurutnya saat ini telah berubah nama menjadi Yuamako. Surat tersebut digunakan untuk kegiatan pendulangan emas tradisional di sejumlah titik kawasan operasional PTFI.

Menurut Gregorius, surat itu mencantumkan nomor surat, cap, dan tanda tangan yang seolah-olah berasal dari dirinya selaku Ketua LEMASKO.

Padahal, ia menegaskan tidak pernah menerbitkan rekomendasi maupun memberikan izin kepada siapa pun untuk melakukan aktivitas pendulangan di kawasan tersebut.

“Orang itu (terlapor) membawa nama Tinakon. Yang saya tahu, Tinakon itu sudah tidak ada, tetapi sudah menjadi Yuamako. Nama saya juga dibawa-bawa untuk mengeluarkan rekomendasi mengizinkan pendulangan. Padahal, saya sama sekali tidak pernah mengeluarkan rekomendasi dengan nomor surat yang tidak benar itu. Saya tidak pernah mengeluarkan surat untuk orang mendulang. Makanya sore ini kami sudah buat laporan resmi supaya ditangani oleh Reskrim,” ungkap Gregorius.

Ia menduga pencatutan namanya tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui pungutan kepada masyarakat pendulang, dengan nilai mencapai Rp3 juta hingga Rp7 juta untuk setiap surat rekomendasi.

Gregorius menegaskan, selama ini LEMASKO konsisten menyosialisasikan larangan kepada masyarakat pendatang agar tidak melakukan aktivitas pendulangan di kawasan konservasi dan area operasional PTFI.

Selain merupakan kawasan objek vital nasional, sejumlah lokasi tersebut juga berkaitan dengan wilayah yang dimanfaatkan masyarakat Kamoro sebagai kebun. Karena itu, aktivitas pendulangan tanpa persetujuan dikhawatirkan dapat memicu gesekan hingga konflik dengan masyarakat pemilik lahan. (vis)