SUASANA: Tampak suasana workshop multisektoral pengelolaan gizi buruk dan percepatan eliminasi malaria, di Hotel Grand Tembaga, Jumat (17/11). (FOTO: Indri/TIMEX)
TIMIKA,TIMIKAEXPRESS.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika menggelar workshop multisektoral pengelolaan gizi buruk dan percepatan eliminasi malaria, di Hotel Grand Tembaga, Jumat (17/11).
Workshop dibuka Kepala Dinkes Mimika, Reynold Rizal Ubra, dan dihadiri Kepala Dinkes Provinsi Papua yang diwakili Kepala Seksi TB Malaria Provinsi Papua, Silas Mabui, SKM, M.Kes, UNICEF serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mimika.
Kepala seksi TB Malaria Provinsi Papua, Silas Mabui, SKM, M.Kes dalam sambutan Kadinkes Provinsi Papua mengatakan transformasi kesehatan menuju progres program yang ada pada Provinsi dan juga Kabupaten yang telah diberikan pemerintah, sehingga kerjasama atas sektor dan juga pemerintah harus terus didorong.
“Kegiatan intergasi gizi buruk dan malaria dilakukan untuk mendukung program pelayanan kesehatan, ini sangat penting , sehingga perlu duduk bersama membahas program-program yang akan dijalankan,” ucapnya.
Padanya sejak 2013 hingga hari ini belum ada Kabupaten/Kota di Papua yang sudah eliminasi malaria, berbeda 347 Kabupaten lain yang telah eliminasi malarianya.
Meski Dinkes Papua akui telah memberikan sosialisasi bagaimana menjaga agar lingkungan tetap sehat, sering pemeriksaan darah, kepatuhan obat namun sayangnya eliminasi belum juga tercapai.
“Dengan demikian, kita perlu mengevaluasi diri, saya berharap yang datang hari ini (Kemsrin-red) dapat memberikan tanggapan dan solusinya,” harapnya.
Selanjutnya Kadinkes Kabupaten Mimika Reynold Rizal Ubra dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan kaloborasi untuk eliminasi malaria, sebab malaria merupakan penyakit yang dapat menyebabkan banyak penyakit lainnya.
“Karena malaria ini sangat dominan bisa menyebabkan penyakit lainnya, maka tujuan kita pada tahun 2030 dapat eliminasi malaria,” ujarnya.
Menurutnya Dinkes bersama sektor kesehatan lainnya telah melakukan banyak program untuk eliminasi malaria, namun pencapaian pelayanannya masih dinilai Kemendagri hanya mencapai 25 persen.
“Kami berharap dengan keterlibatan OPD , penilaian pelayanan dapat meningkat menjadi 55 persen, selqjutnya OPD dapat memberikan kontribusi saran dan kritik yang bisa kita kerjakan bersama-sama,” pungkasnya. (ela).
Tinggalkan Balasan