Petrus Yumte (FOTO: YOSEF/TIMEX)
TIMIKA, TIMIKAEXPRESS.id – Petrus Yumte, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika mengatakan, setiap tahun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menggeluarkan sekitar Rp900 miliar untuk belanja pegawai, baik pegawai honorer maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dikatakan, keberadaan tenaga honorer di Mimika dengan jumlah mencapai ribuan dinilai cukup membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adapun beberapa OPD yang merasakan kontribusi honorer di Mimika.
“Saya rasa benar, kemungkinan harus dievaluasi, karena itu juga membebani APBD, belanja pegawai kita ini hampir Rp900 miliar, termasuk untuk honorer,” kata Petrus Yumte, saat ditemui di Kantor Bappeda Mimika, Kamis (20/7).
Dijelaskan, jumlah tenaga honorer mencapai 2000-an dengan jumlah ASN mencapai 5000 orang sehingga APBD Mimika sebagian memang terserap untuk belanja pegawai.
Sementara itu soal jumlah honorer di Mimika juga sempat disoroti oleh Valentinus Sudarjanto Sumito, Pj Bupati Mimika pada saat berkunjung ke Distrik Mimika Timur pada Senin 17 Juli 2023.
Rasionalnya, pegawai ditingkat kabupaten seharusnya hanya berjumlah 1000 pegawai, bahkan jumlah itu sudah berlebih menurutnya.
“Ini kita di Mimika sudah berlebih dari itu semua, akhirnya dana untuk yang lain entah itu untuk pendidikan atau apa pastinya akan terkonsentrasi untuk bayar gaji dahulu,” kata Valentinus Sudarjanto Sumito.
Saat ini menurutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah menerapkan aturan mandatory spending atau dana khusus pendidikan atau bidang penting lain seperti kesehatan dan sosial sudah dikunci atau tidak dapat dirubah.
“Nah kasihanlah daerah yang punya pegawai banyak karena bisa saja, pegawainya tidak tergaji dengan kondisi seperti itu,” katanya
Berkaitan dengan Tenaga Honorer, ia mengaku sedang meminta data keseluruhan pegawai dari bagian kepegawaian Mimika. Sebab menurutnya honorer Mimika terlalu banyak.
“Jumlah tenaga honorer yang terdata saat ini sebanyak 2.900 sekian, itu tersebar dimana? Data itu saya minta karena di Otsus itu disebutkan mengutamakan Orang Asli Papua (OAP) 80 persen,” tutupnya. (acm)
