Kepala Bappeda Kabupaten Mimika, Septinus Timang (FOTO: YUDIT/TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id – Validitas data hingga tingkat kampung menjadi faktor penting dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Data yang akurat diperlukan agar capaian pembangunan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan pendidikan dan kesehatan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Septinus Timang, mengatakan penghitungan IPM secara mandiri di tingkat kabupaten harus memperhatikan bobot dan ketepatan setiap indikator yang digunakan.
Menurut dia, kelengkapan serta keakuratan data dari seluruh kabupaten di Papua perlu dipastikan sebelum hasil penghitungan IPM dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan.
Perbandingan capaian IPM antarwilayah, termasuk daerah yang telah mendekati rata-rata nasional seperti Sorong, perlu diikuti dengan pemeriksaan terhadap validitas data yang menjadi dasar penghitungan.
Hal tersebut penting untuk memastikan seluruh kabupaten yang masuk dalam proses penghitungan, baik 130 maupun 133 kabupaten sebagaimana disebutkan dalam proses pendataan, telah memenuhi persyaratan dan indikator yang ditetapkan.
“Dalam upaya menghitung Indeks Pembangunan Manusia secara mandiri untuk mendapatkan gambaran tingkat capaian di tingkat kabupaten, kita perlu memperhatikan bobot-bobot indikator yang digunakan,” ujar Septinus.
Ia menegaskan, data yang tidak tercatat dengan baik di tingkat kampung dapat menyebabkan dokumen perencanaan dan angka indeks pembangunan tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Karena itu, pembenahan sistem pendataan harus berjalan seiring dengan upaya meningkatkan pelayanan dasar, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Septinus juga menyoroti tantangan pembangunan di Papua yang tidak terlepas dari kondisi geografis.
Keterbatasan akses dan konektivitas menyebabkan pembangunan infrastruktur serta pemerataan pelayanan publik membutuhkan waktu dan sumber daya lebih besar dibandingkan wilayah lain.
Bahkan, besarnya alokasi anggaran belum tentu mampu menyelesaikan seluruh persoalan konektivitas dan pemerataan layanan publik dalam waktu singkat.
“Pembangunan di tingkat kampung harus terus kita dorong, terutama pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Tantangan di Papua memang sangat berat, karena tingkat kesulitan geografis yang tinggi membuat pembangunan konektivitas membutuhkan waktu jauh lebih lama dibandingkan daerah lain,” katanya.
Dengan demikian, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan terus memperkuat pemenuhan pelayanan publik sekaligus membenahi kualitas pendataan hingga tingkat kampung.
Langkah tersebut diperlukan agar perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran dan visi-misi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara berkelanjutan. (*)
Tinggalkan Balasan