KOLABORASI SANITASI – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot, berfoto bersama peserta dan pemangku kepentingan seusai pembukaan Rapat Koordinasi dan Kick-Off Percepatan Stop BABS di Hotel Serayu, Jumat (13/11/2026). (FOTO: SELVY/TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id – Pemerintah Kabupaten Mimika mempercepat pelaksanaan program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dengan menyasar 25 kampung sepanjang 2026.
Program ini diperkuat melalui koordinasi lintas sektor dan kerja sama dengan mitra pembangunan guna meningkatkan akses sanitasi layak sekaligus mendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Drs. Ananias Faot, M.Si., saat membuka Rapat Koordinasi dan Kick-Off Pelaksanaan Kerja Sama Swakelola Tipe III Percepatan Stop BABS di Hotel Serayu, Jumat (13/11/2026).
Dalam sambutan mewakili Bupati Mimika, Ananias menjelaskan bahwa program sanitasi telah dilaksanakan secara bertahap sejak 2025.
Berdasarkan evaluasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, sebanyak 25 kampung telah menjadi sasaran pelaksanaan program.
Dengan total 133 kampung di Kabupaten Mimika, pemerintah daerah menilai percepatan program perlu dilakukan secara terintegrasi.
Pelaksanaannya tidak cukup hanya melalui sosialisasi, tetapi harus disertai perubahan perilaku dan peningkatan akses fasilitas sanitasi di lingkungan masyarakat.
“Jangan kita kerja sendiri-sendiri. Puskesmas punya kegiatan, tetapi di masyarakat ada pemerintah kampung dan pemerintah distrik. Mereka harus dilibatkan. Kita harus membangun koordinasi yang kolaboratif,” tegas Ananias.
Menurutnya, edukasi masyarakat harus berjalan seiring dengan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi.
Perubahan perilaku tidak cukup hanya melalui penyampaian informasi, tetapi membutuhkan dukungan fasilitas agar masyarakat dapat menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
Ia juga menegaskan bahwa pembiayaan program sanitasi tidak harus sepenuhnya dibebankan kepada Dinas Kesehatan.
Puskesmas dan pemerintah kampung dapat mengambil bagian melalui dukungan program maupun alokasi anggaran sesuai kewenangan masing-masing.
“Pembiayaannya tidak mesti semua dari Dinas Kesehatan. Bisa dari puskesmas, kemudian pemerintah kampung juga bisa menyisihkan dana kampung untuk kegiatan ini. Kalau kita bekerja sama, persoalan di masyarakat bisa ditangani bersama,” ujarnya.
Selain koordinasi dan dukungan pembiayaan, Ananias menekankan pentingnya pendekatan edukasi yang menghormati nilai-nilai budaya masyarakat setempat, terutama masyarakat asli Papua.
Menurutnya, petugas lapangan harus menyampaikan edukasi sanitasi dengan cara yang santun dan beretika.
Dengan demikian, masyarakat dapat menerima pemahaman serta menerapkan perubahan perilaku tanpa merasa dihakimi.
Sementara itu, Ketua Panitia, Chris, dalam laporannya mengatakan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi forum untuk menyelaraskan kebijakan, strategi, metodologi, serta rencana pelaksanaan percepatan program Stop BABS di Kabupaten Mimika.
Kegiatan ini turut melibatkan Yayasan Gapai Harapan Papua sebagai mitra pembangunan yang akan mendukung pelaksanaan program melalui pendekatan dan metodologi yang telah disiapkan.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Selain itu, program sanitasi diharapkan dapat terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Pemerintah Kabupaten Mimika menargetkan kolaborasi tersebut mampu mempercepat pencapaian 100 persen Stop BABS pada 2027.
Rapat koordinasi dan kick-off program tersebut secara resmi dibuka oleh Ananias Faot yang mewakili Bupati Mimika. (*)
Tinggalkan Balasan